REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, menilai perubahan status menjadi negeri untuk Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Jawa Barat, membutuhkan keseriusan seluruh pihak terkait.
"Wacana pergantian status pengelolaan yayasan menjadi negeri di Universitas Islam 45 (Unisma) ini sudah bergulir sejak 2009 lalu. Namun sampai sekarang terkesan terbengkalai akibat tidak ada keseriusan dari seluruh pihak terkait," ujar Asisten Daerah II Kota Bekasi, Nendi Surjakandi, di Bekasi, Ahad (5/5).
Menurut dia, pemerintah setempat telah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana itu dengan membentuk tim khusus yang beranggotakan perwakilan Pemkot Bekasi dan ?yayasan Unisma, namun kinerja mereka hanya terhenti pada rapat persiapan.
Menurutnya, perubahan status tersebut tidak mudah direalisasikan mengingat perlu adanya inventarisasi dan regulasi yang perlu dibahas.
"Pembahasannya pun perlu melibatkan Kopertis, Kementerian Pendidikan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.
Menurut Nandi, seluruh tahapan pergantian status idealnya dilaksanakan secara baik dan benar. "Sebab, kita akan merubah sesuatu sistem yang telah berjalan. Kalau ada perubahan fundamental perlu target waktu. Misalnya, sampai akhir kepemimpinan kepala daerah saat ini," katanya.
Aset yang dimiliki oleh Unisma saat ini, kata dia, cukup memenuhi sebagai kriteria universitas negeri, ditambah lagi animo masyarakat setempat yang cukup tinggi terhadap keberadaan universitas negeri.
"Seluruh tahapan perubahan status sebenarnya bisa ditempuh hanya dalam waktu dua pekan bila ada keseriusan dari seluruh pihak terkait," katanya.
Menurutnya, keberadaan universitas negeri di Kota Bekasi memiliki manfaat di antaranya sebagai parameter indeks pembangunan manusia (IPM) setempat. "Dampaknya bisa untuk mengukur IPM Kota Bekasi dan juga keberhasilan pembangunan daerah," kata mantan dosen ekonomi Unisma itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
