Minggu, 1 Safar 1436 / 23 November 2014
find us on : 
  Login |  Register

Perlu Pemetaan Ulang LPTK

Kamis, 28 Februari 2013, 13:41 WIB
Komentar : 1
wordpress.com
Universitas Negeri Jakarta
Universitas Negeri Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID,SURAKARTA--Akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Furqon Hidayatullah menilai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia perlu dirasionalisasi dan dipetakan sesuai kebutuhan, sehingga tidak asal didirikan karena berdampak pada mutu tenaga pendidik yang dihasilkan.

"Sampai saat ini masih banyak LPTK di Indonesia yang tidak memenuhi standar, sehingga produk yang dihasilkan sering tidak memenuhi standar," katanya di Solo, Kamis.

Untuk itu, lanjutnya, perlu adanya rasionalisasi sesuai kebutuhan, tidak asal mendirikan karena nanti dampaknya juga kepada tenaga guru yang kurang baik.

Ia mengatakan bahwa standar yang harus dipenuhi oleh LPTK agar bisa menghasilkan guru yang berkualitas yakni memiliki fasilitas memadai, termasuk laboratorium mengajar dan asrama, serta fasilitas lainnya.

Lebih lanjut Dekan FKIP UNS tersebut mengungkapkan bahwa jumlah LPTK di Indonesia tahun 2013 mencapai 374 LPTK, dan 36 di antaranya LPTK negeri dan sisanya ditangani lembaga pendidikan swasta. LPTK sebanyak itu sebagian tidak memenuhi standar.

Selain itu, lanjutnya, banyak perguruan tinggi menyelenggarakan LPTK dengan kelas tanpa batas, sehingga lulusannya pun melimpah. Namun lulusan itu tidak menyebar secara merata, bahkan cenderung memusat di suatu daerah tertentu.

Padahal, kata Furqon yang juga Guru Besar di FKIP UNS, kebutuhan guru di satu daerah dengan daerah lain tidak sama. "Itulah perlunya pemetaan keberadaan LPTK, sehingga permintaan dan penawaran bisa seimbang," katanya

Redaktur : Taufik Rachman
Sumber : antara
Dari Tsauban Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat/mengutuk orang yang menyuap, yang menerima suap dan orang yang menghubungkan keduanya.” ([HR. Ahmad dalam bab Musnad Anshar radhiyallahu ‘anhum])
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Menanti Janji Jokowi Soal Perdamaian Palestina
 JAKARTA -- Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan umat muslim di Indonesia bisa ikut mendesak pemerintah agar lebih...

Berita Lainnya

Pendaftar SNMPTN UNS Masih Minim