REPUBLIKA.CO.ID,BANDAACEH--Ratusan orang mahasiswa calon guru daerah terpencil mendatangi gedung DPR Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Senin, untuk mengadukan nasib mereka yang terancam gagal menyelesaikan pendidikan sarjana.
Kedatangan mereka disambut anggota Komisi E DPR Aceh. Dalam pertemuan di ruang serba guna DPR Aceh, Azwar, mahasiswa calon guru daerah terpencil, mengatakan kontrak beasiswa yang mereka terima sudah berakhir sejak 25 Desember 2012.
"Jika kontrak kami tidak diperpanjang setahun lagi, kami gagal menyelesaikan kuliah di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Rata-rata kami tinggal menyelesaikan praktik kerja lapangan dan skripsi," ujarnya.
Selain beasiswa pendidikan, kata dia, mereka juga menerima uang tunjangan hidup sebesar Rp 800 ribu per bulan ditambah biaya asrama. Dana tersebut mereka terima sejak tahun anggaran 2008.
Sementara itu, Jamaluddin T Muku, anggota Komisi E DPR Aceh mengaku tidak mengetahui program beasiswa mahasiswa calon guru terpencil tersebut.
"Selama ini kami tidak tahu ada program ini. Yang kami tahu hanya ada program pertukaran guru terpencil. Sekarang ini ada beberapa guru dari Aceh dikirim ke provinsi lain," katanya.
Namun, kata dia, setelah dirinya menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, program ini dikelola Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh.
"Kami akan memanggil pihak LPSDM Aceh untuk mempertanyakan masalah ini. Kami juga akan memperjuangkan agar kontrak beasiswa mahasiswa calon guru daerah terpencil ini diperpanjang," kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Hal senada juga diungkapkan Mahyaruddin Yusuf. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini berjanji akan memperjuangkan beasiswa tersebut hingga mereka menyelesaikan pendidikan.
"Tetapi dengan catatan perpanjangan beasiswa hanya setahun. Ingat, beasiswa ini uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi selesaikan pendidikan tepat waktu," katanya.
Selain itu, kata dia, Komisi E juga meminta mahasiswa calon guru daerah terpencil menyerahkan data siapa saja penerima beasiswa. Data ini akan diserahkan kepada Pemerintah Aceh.
"Kami juga akan memeriksa nama-nama penerimanya, untuk memastikan apakah para mahasiswa ini benar-benar dari daerah terpencil atau tidak. Kalau tidak, kami akan langsung mencoretnya dari daftar penerima beasiswa," kata Mahyaruddin Yusuf.
