REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Hingga kini penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah belum juga selesai. Padahal awal April, pemerintah kabupaten kota sudah harus menyalurkan kembali dana BOS tahap kedua. Dinamika politik lokal dituding sebagai kendala utama terlambatnya dana BOS. "Setuju atau tidak dinamika politik daerah itu mempengaruhi dana BOS," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Idham Khalid, ketika ditemui wartawan usai rapat komisi di
Rembuk Nasional Pendidikan 2011, Kamis (17/3).
Sebagai informasi, Provinsi Jambi merupakan salah satu dari 13 Provinsi yang telat mengucurkan dana BOS. "Tapi jangan lupa DKI Jakarta juga salah satu dari 13 provinsi yang telat," ucapnya. Idham menyatakan dinamika politik lokal seringkali mempengaruhi pengiriman dana BOS. Ia mencontohkan seperti Pilkada daerah, belum disetujuinya APBD oleh DPRD dan beberapa hal lainnya.
Kemudian ia menyatakan pemahaman yang kurang dari Kepala Dinas Pendidikan daerah dan juga pengelola keuangan. Menurutnya kabupaten/kota hanya memahami bahwa aturan pengucuran dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Jadi daerah punya pengalaman traumatik dan mereka berpikir apa surat bersama ini punya dasar hukum yang jelas," ucapnya.
Oleh karena itu, menurut Idham, selama proses transfer BOS banyak menemui kendala, seperti penyusunan RKA, perubahan rekening dari Bank ke kantor pos, kemudian kesulitan perubahan dana dekonsentrasi ke dana transfer. "Jadi ini semua bukan faktor yang disengaja," ucapnya.
Idham sendiri menyatakan telah berkali-kali mengingatkan daerah untuk mempercepat proses penyaluran dana BOS, akan tetapi tetap saja terlambat. Bagi Idham sebenarnya proses transfer ke APBD harusnya memperpendek penyaluran dana BOS, tapi ini malah memperpanjang.
"Kadang syarat-syarat yang diembankan ke sekolah oleh Pengelola Keuangan daerah sebenarnya banyak yang tak perlu," tuturnya. Akan tetapi bagi kabupaten Banyumas, yang tercepat mentransfer dana BOS, yang dibutuhkan hanya komitmen dari para pemangku kepentingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
