REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Mentri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan seharusnya mampu menjawab isu-isu efesiensi pelayanan pendidikan. Namun faktanya hingga kini, kondisi jauh dari yang diharapkan.
"Fakta menunjukkan efesiensi pelayanan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, meski desentralisasi pemerintahan telah lama diwujudkan," katanya dalam orasi ilmiah saat penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa di kampus Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Jumat.
Beberapa faktor penyebab, kata Gamawan diantaranya adalah prinsip efesiensi ekonomi kerap dikesampingkan dibanding rasionalitas sosial dan politik. Motif politis cenderung kuat dalam meningkatkan layanan pendidikan tetapi justru mengabaikan prinsip efesiensi.
Selama ini kecenderungan menguatnya komitmen politik kepala daerah dalam pelayanan pendidikan, tidak didukung oleh kebijakan yang stategis, katanya.
"Dari banyak penelitian ditemui, peningkatan layanan pendidikan lewat pengeluaran anggaran lebih tinggi, cenderung memiliki hubungan negatif dengan efesiensi pelayanan pendidikan," katanya.
Gamawan mengatakan, berdasarkan penelitian, efesiensi pelayanan pendidikan dapat diukur berdasarkan teori pendidikan. Bahwa produksi pendidikan itu harus melibatkan pengambilan keputusan pada sejumlah intitusi yang berbeda dalam masyarakat, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, sekolah, guru dan individu murid.
Ia melanjutkan, pelayanan pendidikan dapat dilihat dari pengaruh ukuran kelas terhadap kinerja sekolah dan siswa memperoleh banyak perhatian dalam berbagai kajian.
Cara pengukuran ukuran kelas dan jumlah murid dinilai Gamawan, formula baik untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar. Cara itu juga dapat mengurangi ketimpangan prestasi antara siswa yang relatif kaya dengan yang miskin.
Ia mengatakan, persoalan efisiensi pelayanan pendidikan cukup kompleks. Peningkatan pelayanan kebijakan publik sektor pendidikan pun tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kebijakan publik pemerintah.
"Akan lebih bagus lagi jika kebijakan publik bidang pendidikan disertai dengan peningkatan kapasitas dan kinerja pendidikan secara efisien," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
