REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Prof Dr Mukhaiyar MPd mengatakan pada RSBI seharusnya bukan taraf sekolah yang diinternasional, namun proses pendidikanlah yang mustinya iinternasionalkan. "Sejak pencancangannya pada 2006, hingga saat ini RSBI seperti mengkotak-kotakkan pendidikan di Indonesia," kata Guru Besar Jurusan Sastra UNP itu, di Padang, Kamis (17/3).
Ia mengatakan, sangat setuju akan keputusan Kementrian Pendidikan Nasional RI untuk menstop izin baru RSBI karena dinilai belum menunjukkan perkembangan secara substantif. Menurutnya, sejak 2006 RSBI hanya mampu meningkatkan kualitas dari segi infrastruktur saja. Sedangkan tujuan dari pendidikan dengan standar internasional itu masih latah dan terkesan ikut-ikutan.
Ia mengatakan, seharusnya akses masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di RSBI tidak boleh terbatas, namun bisa dirasakan hingga ke masyarakat lapisan bawah. Sejauh ini, RSBI baru bisa memberi kesempatan besar pada orang yang berduit, sementara 20 persen kuota kursi RSBI untuk siswa berprestasi yang kurang mampu dinilai masih sedikit.
Ia mengherankan, mengapa RSBI hanya berorientasi pada cara pendidikan negara luar atau seolah-olah menyetarakan kualitas pendidikan dengan negara luar yang tidak substantif pada tujuan pendidikan nasional. "Jika diperhatikan, konsep RSBI mengupayakan agar orang-orang dari kalangan mampu tidak menyekolahkan anaknya ke luar negeri karena di Indonesia ada standar pendidikan yang mengacu dengan negara luar, namun nyatanya hal itu tidak cukup berpengaruh lantaran hingga kini RSBI belum menunjukkan arah kemajuan kecuali infrastruktur saja," ujarnya.
Ia menganggap, pembangunan RSBI baru sebatas fisik semata, sementara subtansi pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan siswa masih rendah. Persoalan lainnya terkait RSBI yakni kualifikasi guru. Pada umumnya kualitas guru RSBI yang ada, khususnya di Sumatera Barat, tidak sebagus yang diharapkan.
Secara subtansi, ia menilai, kualitas guru terhadap penguasaan satu bidang studi tertentu memang bagus. Yang menjadi persoalan ketika materi yang diajarkan tersebut disampaikan dalam Bahasa Inggris, sementara tidak ada jaminan bahwa guru tersebut benar-benar menguasai Bahasa Inggris dengan baik, katanya.
"Pada akhirnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran itu justru menjadi jauh dari target pencapaian," tambah Guru Besar Sastra Inggris UNP itu.
Belum lagi soal pendanaan, ia menilai, sejauh ini RSBI terkesan lebih diistimewakan oleh pemerintah melalui dana 'block grant' mencapai Rp500 juta per tahun, namun tidak jelas kemana saja digunakannya dana itu. Andaipun ada laporan, itupun lebih banyak digunakan sebatas pembangunan infrastruktur saja.
Kelemahan seperti ini, katanya lagi, justru akan menumbuhkan embrio kekisruhan pendidikan nasional pada masa datang. Ia menyimpulkan, sebaiknya RSBI dikembalikan saja kepada konsep pendidikan nasional, dan kualitas pendidikan itulah yang penting distandar internasionalkan. "Sudah seharusnya siswa pintar menjadi prioritas dan pengayaan pendidikan, bukan hanya siswa dari kalangan kaya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
