REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Sejumlah pelajar tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, terancam tidak ikut Ujian Nasional (UN) lantaran mereka belum melunasi pembayaran biaya-biaya yang dibebankan oleh pihak sekolah sebesar Rp 500 ribu per semester. Irwan, salah seorang pelajar SMU PGRI Mamuju yang ditemui di sekolahnya, Rabu (16/3), mengatakan, pada tahun ajaran tahun ini, para siswa di sekolahnya yang mencapai kurang lebih 125 orang terancam tak bisa mengikuti UN maupun ujian semester karena rata-rata siswa belum melakukan pembayaran sekolah dengan beban masing-masing siswa sebesar Rp 500 ribu.
"Pembebanan yang diberikan oleh pihak kepala sekolah tentu sangat memberatkan karena harus dibayar secara tunai. Jika tidak dilunasi dalam waktu dekat, maka siswa tidak akan diikutsertakan untuk mengikuti ujian akhir sekolah (UAS) maupun ujian nasional (UN)," kata dia. Menurutnya, pembebanan terhadao siswa ini dilakukan untuk menutupi pembayaran para gaji guru kontrak selama setahun, uang pembangunan sekolah dan uang ujian," tuturnya.
"Kami juga bingun kenapa pihak sekolah masih menerapkan pembebebanan terhadap siswa. Setahu kami, pemerintah telah mengucurkan dana kepada setiap sekolah guna mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar," ungkap Irwan.
Dia mengatakan, program pemerintah melalui pendidikan gratis itu seakan-akan hanya simbol untuk menghibur hati para orang tua maupun para pelajar. Namun nyatanya, siswa masih harus dibebani untuk membayar kebutuhan sekolah seperti membayar gaji para guru kontrak. Hal senada juga diungkapkan, Ridwan, salah seorang pelajar SMU PGRI Mamuju, mengaku, dirinya kebratan dengan adanya pembebanan pihak sekolah.
"Kendati saya harus tidak diikutkan UN, saya tetap tidak akan melakukan pembayaran. Apalagi, selama ini siswa tidak pernah dibebani biaya sekolah," ungkapnya.
Ia menuturkan, pada tahun ajaran sebelumnya para siswa tidak diberikan beban biaya untuk mengikuti UN, namun kali ini pihak sekolah memaksakan untuk segera melunasi beban yang diberlakukan oleh pihak sekolah. "Nanti tahun ajaran ini baru kembali dilakukan pemberlakuan pembayaran sekolah. Lalu di mana anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)," tandasnya.
Sementara itu, Fatmawati, salah seorang guru kontrak SMU PGRI yang ditemui mengakui, jika ada pembebanan terhadap siswa masing-masing Rp500 ribu. "Pembebanan terhadap siswa ini berdasarkan hasil keputusan antara Komite sekolah dan pihak sekolah," jelasnya.
Ia mengatakan, pembebanan ini dilakukan karena gaji guru kontrak selama satu tahun tidak dibayarkan oleh pihak sekolah. "Pihak sekolah tidak bisa membayarkan gaji guru karena dana BOS pun terlambat cair sehingga dilakukan pembebanan terhadap siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar," kuncinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
