Kamis, 24 Jumadil Akhir 1435 / 24 April 2014
find us on : 
  Login |  Register
Trending News

Sekolah Terpaksa Berutang untuk Biaya Operasional

Kamis, 10 Maret 2011, 08:22 WIB
Komentar : 0
Antara
Proses belajar mengajar di sekolah, ilustrasi
Proses belajar mengajar di sekolah, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID-Herlina tak habis pikir. Sudah tiga bulan berlalu, namun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah tak juga masuk ke rekening sekolah yang dipimpinnya. Padahal, biasanya, dana BOS itu sudah ditransfer pada pekan kedua setiap bulan.

Apa boleh buat, Kepala Sekolah SDN Bintara Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat, ini pun terpaksa mencari utang ke koperasi sekolah untuk menutup keperluan biaya operasional sekolah. ''Kalau tidak berutang dulu, gaji guru honorer, kapur, dan tinta, siapa yang mau membayar?'' ujar Herlina ketika ditemui Republika Rabu (9/3).

Uang pinjaman bisa jadi merupakan jalan pintas yang bisa dijadikan solusi oleh Herlina untuk menalangi dana BOS yang tak kunjung cair. Mengingat pula, sekolah kini sudah dilarang untuk memungut biaya untuk operasional sekolah ke orang tua murid. ''Sudah tiga bulan ini kami berutang ke koperasi,'' ungkapnya.

Herlina menyatakan, biaya operasional yang mesti dikeluarkan sekolah cukup tinggi setiap bulannya. Sebagian besar biaya itu digunakan untuk menggaji guru honorer yang di SDN Bintara Jaya saja terdapat sebanyak delapan guru honorer. Sekolah yang memiliki siswa sekitar 400 orang ini mau tak mau mesti menggunakan jasa mereka karena belum meratanya guru PNS.

Tentu, sekolah tak sanggup bila terus-menerus harus menanggung gaji huru honorer tersebut. Herlina menceritakan, pencairan dana BOS biasanya selalu lancar. Ya, baru tiga bulan terakhir inilah, pembayaran dana BOS macet. ''Keterlambatan ini yang paling parah karena sampai tiga bulan,'' kata Herlina.

Herlina pun kini hanya berharap agar dana BOS segera cair. Apalagi, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sekolah yang sekarang dijadikan syarat untuk mencairkan dana BOS telah dibuat. ''Kita sudah buat RKA, tapi dana belum juga cair,'' ujarnya terheran-heran.

Masalah macetnya pembayaran dana BOS rupanya terjadi di banyak daerah. Di Depok, Jawa Barat, kasus serupa juga terjadi. Seperti yang dialami SDN Pondok Cina 3 dan SDN Mampang 1. Akibat tertundanya dana BOS, Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 3, Ade Komalasari, tak bisa memperbaiki jalan rusak di depan sekolah. Karena, perbaikan jalan itu direncanakan sepenuhnya menggunakan dana BOS. ''Kami memperbaiki seadanya dulu,'' ujarnya.

Sedang Kepala Sekolah SDN Mampang 1, Yeni Mulyani, juga harus menangguhkan beberapa keperluan sekolah sampai dana BOS turun. Dan sebagai cara tercepat, dana pinjaman menjadi solusi untuk menutup kekurangan biaya operasional sekolah. ''Ibaratnya rumah tangga, makan jalan terus, kebutuhan ada terus, tapi uangnya tidak ada. Mau tidak mau, kita utang dulu,'' sergahnya.

Selain telat, Kepala Sekolah SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat, Hasimah, mengkhawatirkan penggunaan dana BOS yang tak boleh lagi digunakan untuk mengganji guru honorer menyusul diterapkannya mekanisme dan rambu-rambu baru. Mekanisme ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hasimah mengeluhkan penggunaan dana BOS yang lebih rumit dan ketat. Beberapa kriteria penggunaan dana BOS tersebut terkait dengan penggajian guru honorer, belanja modal, dan belanja jasa. ''Sekarang sudah tidak bisa ‘menyeberangkan’ dana BOS ke pos lain yang masih butuh dana,'' ungkapnya.

Ia mengatakan, sebelum aturan baru diberlakukan pada 2011, penggunaan dana BOS masih sangat fleksibel sehingga bisa dimanfaatkan untuk menggaji guru honorer, membeli alat tulis kantor (ATK), atau hal lain yang belum didanai dari sumber dana pemerintah.

Padahal, lanjut Hasimah, di sekolahnya masih terdapat 14 orang pegawai honorer baik sebagai guru atau karyawan lainnya. Dia menyebutkan, untuk tiga orang guru honorer hanya digaji sebesar Rp 2,6 juta per bulan. Ternyata, sama dengan di sekolah lain, dana BOS juga telat dicairkan hingga tiga bulan lamanya.

Pihak sekolah pun harus putar otak untuk tetap bisa mempekerjakan pegawati honorer dan menggajinya setiap bulan. Kalaupun disiasati, ia juga mengaku khawatir jika diaudit terjadi kesalahan antara data dan fakta di lapangan. ''Jalan terakhir mungkin harus dilakukan pemutusan hubungan kerja,'' katanya dengan berat hati.

Hasimah mengibaratkan kondisi ini sebagai buah simalakama. Satu pihak, sekolah dibatasi penggunaan dana BOS. Tetapi jika pemecatan dilakukan, sekolah akan kekurangan tenaga pengajar dan dikhawatirkan itu bisa membuat siswa telantar. ''Kalau begini terus, siapa nanti yang mau jadi guru?'' tanyanya.

Namun untuk saat ini, Hasimah bersikeras tidak akan melakukan PHK terhadap karyawan dan guru honorernya. Ia mengaku, untuk tiga bulan pertama, gajinya sendiri ‘terpaksa’ digunakan untuk membayar gaji tenaga pendidik honorer di sekolahnya. ''Mereka nggak mungkin harus menunggu tiga bulan untuk dapat gaji dan makan. Nggak mungkin menyengsarakan orang,'' tuturnya.

Becermin dari persoalan itu, Hasimah meminta pengaturan penggunaan dana BOS bisa lebih dibuat fleksible. Yang penting, pengalokasian dana BOS bisa tetap dipertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional sekolah. ''Jumlahnya boleh saja bertambah, tapi alokasinya juga jangan membuat pusing kepala sekolah karena yakinlah dana itu akan dipakai untuk biaya operasional,'' tegas Hasimah.

Reporter : C01/C02
Redaktur : Johar Arif
Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan dia bersabar((HR. Ahmad dan Abu Dawud))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  syamsurizal hasan Kamis, 10 Maret 2011, 13:22
Begitulah Indonesia ini terus menerus, zaman orde lama, zaman orde baru, zaman reformasi dan zaman sekarang. TIDAK BERUBAH.
Reformasinya kebablasan, apanya yang berubah..? hukum..? politik..? ekonomi..? demokrasi..? yang berubah hanya karakter bangsanya, yang semakin bobrok..? Wallau a'lam bissawab, astaghfirullahal..!
  fajar Kamis, 10 Maret 2011, 11:04
pembuat kebijakan bukan dari praktisi pendidikan, melainkan aktivis pendidikan, ya ironis bgt lah wajah dunia pendidikan kita kalau elite/pejabat di dunia pendidikan tidak mengerti masalah sekolah. akhirnya timbullah seperti ini.
  faisal amri Kamis, 10 Maret 2011, 10:24
kasian saya melihat komentar m iqbal itu.... kondisi dulu dengan sekarang itu tidak bisa disamakan. kebijakan seperti itu tidak dibuat untuk meringankan kerjaan pns melainkan jumlah siswa yang tidak lagi sebanding dengan jumlah guru. itu salah satunya bung... mestinya akalau kita tidak tau jangan terlalu jauh berkoment
  rachmat Kamis, 10 Maret 2011, 09:34
katanya sekolah gratis, nyatanya roda penggerak pendidikan dibikin macet, Apa kata Dunia...
  muhammad iqbal Kamis, 10 Maret 2011, 09:34
dulu waktu saya sekolah tidak ada guru honorer, setiap kelas dipegang oleh satu orang guru dan mereka mengajar dari pagi sampai siang, sekarang guru honorer diperbayak agar kerja guru pns bisa lebih ringan,,,, ini ciri-ciri guru pemalas

  VIDEO TERBARU
MUI Harapkan PPP Islah
JAKARTA -- Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) alami perselisihan. Akan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta PPP untuk segera melakukan Islah. "Pada forum...