Tuesday, 08 March 2011, 20:00 WIB

RKA Sekolah Hambat Penyaluran Dana BOS

Rep: Ichsan Emrald Alamsy/ Red: Djibril Muhammad
ilustrasi
ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyusunan Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) yang begitu rumit dituding sebagai salah satu penyebab utama terlambatnya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah ke tiap sekolah di Indonesia. Padahal Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri sejak awal meminta agar penyusunan RKA tidak dibuat terlalu rumit.

"Sebenarnya pembuatan anggarannya tidak perlu dibuat terlalu rumit, masak ini ada yang membuat hingga 120 halaman," ungkap Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan Nasional, Suyanto kepada Republika, Jakarta, Selasa (8/3).

Menurut Suyanto, sejak awal kementerian sudah menyarankan kepada Pemerintah daerah agar dalam proses penyusunan RKA cukup menyantumkan nama sekolah, jumlah murid, alamat dan nomor rekening. Akan tetapi Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, meminta data yang detail.

Lagipula di dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan penyaluran dana BOS memang wajib untuk memberikan data selengkap-lengkapnya. Sehingga, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pun memerintahkan sekolah untuk mengikuti aturan yang ada. "Sebenarnya saya memahami kenapa harus detail, karena ini menyangkut dana, akan tetapi tidak perlu sedetail itu," ungkapnya.

Akan tetapi ternyata pembuatan RKA memakan waktu yang lama sehingga penyalurannya menjadi makin bertambah panjang. Belum lagi ditambah waktu menunggu adanya Peraturan Bupati untuk mengeluarkan Surat Persetujuan Pembayaran Dana (SP2D). "Padahal sudah dikeluarkan surat keputusan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk mempercepat ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh telah mengultimatum Pemerintah Daerah yang masih juga menahan dana BOS. Jika tidak juga dikucurkan maka akan ada pemotongan anggaran yang skemanya sudah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan.

loading...