Sabtu, 19 Jumadil Akhir 1435 / 19 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

RKA Sekolah Hambat Penyaluran Dana BOS

Selasa, 08 Maret 2011, 20:00 WIB
Komentar : 0
ilustrasi
ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyusunan Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) yang begitu rumit dituding sebagai salah satu penyebab utama terlambatnya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah ke tiap sekolah di Indonesia. Padahal Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri sejak awal meminta agar penyusunan RKA tidak dibuat terlalu rumit.

"Sebenarnya pembuatan anggarannya tidak perlu dibuat terlalu rumit, masak ini ada yang membuat hingga 120 halaman," ungkap Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan Nasional, Suyanto kepada Republika, Jakarta, Selasa (8/3).

Menurut Suyanto, sejak awal kementerian sudah menyarankan kepada Pemerintah daerah agar dalam proses penyusunan RKA cukup menyantumkan nama sekolah, jumlah murid, alamat dan nomor rekening. Akan tetapi Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, meminta data yang detail.

Lagipula di dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan penyaluran dana BOS memang wajib untuk memberikan data selengkap-lengkapnya. Sehingga, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pun memerintahkan sekolah untuk mengikuti aturan yang ada. "Sebenarnya saya memahami kenapa harus detail, karena ini menyangkut dana, akan tetapi tidak perlu sedetail itu," ungkapnya.

Akan tetapi ternyata pembuatan RKA memakan waktu yang lama sehingga penyalurannya menjadi makin bertambah panjang. Belum lagi ditambah waktu menunggu adanya Peraturan Bupati untuk mengeluarkan Surat Persetujuan Pembayaran Dana (SP2D). "Padahal sudah dikeluarkan surat keputusan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk mempercepat ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh telah mengultimatum Pemerintah Daerah yang masih juga menahan dana BOS. Jika tidak juga dikucurkan maka akan ada pemotongan anggaran yang skemanya sudah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Reporter : Ichsan Emrald Alamsy
Redaktur : Djibril Muhammad
Sesungguhnya Allah SWT mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan karena keliru, karena lupa, dan karena dipaksa (HR Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  kacong Kamis, 10 Maret 2011, 09:31
Kalo udah salah begini kesalahan dilempar ke Daerah, ya Kalo bikin kebijakan dipikir dulu, kasihan tuh orang2 di daerah udah pada kerja ektra masih lagi nanggung resiko............
  Kacong Alorsi Kamis, 10 Maret 2011, 09:26
Kalo udah salah begini kesalahan di lempar ke daerah, kasihan tuch pak di daerah pada kerja ekstra bikin RKA apa tuch namanya tapi dapatnya malah omelan lagi, kasihan didaerah dijadikan kelinci percobaan doang......
  Teguh Rabu, 9 Maret 2011, 13:21
@ PLT Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas)

Bos... mohon dibaca dong, aturan Pedoman Penyusunan RKA (Permendagri 13 atau 59), OK.
Terima kasih
  suharto Rabu, 9 Maret 2011, 08:40
Saya tidak habis pikir,siapa dan apa yang membuat sulit Dana BOS cair. kalau sudah begini mohon jangan dicari kambing hitam dalam pencairan dana tersebut. tapi pikirkan bagaimana dengan guru-guru honor hampir 3 bulan tidak gajian.kasihan pak !