REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA - Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Provinsi Kalteng Krisnayadi Toendan menyatakan, saat ini jumlah keberadaan guru studi di kawasan tersebut antara daerah perkotaan dengan daerah terpencil dan sangat terpencil atau pedalaman kurang merata. "Saat ini jumlah guru di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan guru yang ada di kawasan pedalaman, sehingga hal itu bisa mempengaruhi tingkat mutu serta kualitas pendidikan di Kalteng," kata Krisnayadi, di Palangkaraya, Selasa (8/3).
Menurutnya, banyaknya guru di kawasan perkotaan sebagian besar karena diakibatkan sistem nonteknis, yakni banyak tenaga pengajar tersebut adalah keluarga para pejabat dan rela membayar dengan sejumlah uang agar tidak bekerja di daerah terpencil. Ia mengatakan, apabila faktor nonteknis tersebut tidak dihilangkan, maka dapat dipastikan jumlah guru yang ada di perkotaan dengan kawasan terpencil tidak akan bisa seimbang, sehingga peningkatan mutu pendidikan juga akan lambat berkembang.
"Sekolah yang baik seharusnya memiliki kualitas guru dari berbagai lulusan bidang studi, jangan hanya dari satu jurusan saja karena akan mempengaruhi penguasaan materi ketika memberikan pelajaran kepada para murid," ucapnya.
Ia mencontohkan, saat ini di Kalteng pada satu sekolah di daerah pedalaman bisa di dominasi hanya guru dari jurusan sosial sedangkan untuk jurusan sainsnya tidak ada, sehingga guru yang bukan lulusan bidang ilmu pasti itu dituntut untuk menguasainya. "Kami dari dulu hingga sekarang selalu berusaha memberikan pelatihan kepada guru di daerah pedalaman untuk bisa meningkatkan kualitasnya sebagai solusi pemecahan dari masalah tersebut," ucap Krisnayadi.
Selain itu, pihaknya juga menuntut kepada para guru untuk selalu bisa meningkatkan kreativitasnya agar bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Pihaknya menilai, hal itu merupakan tantangan LPMP Kalteng dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan di provinsi setempat, apabila pemerintah daearah ingin kualitas pendidikan di kawasannya meningkat harus bisa membagi rata jumlah guru antara daerah perkotaan dengan pedalaman.
"Selama pemerintah tidak memperhatikan hal tersebut maka lajunya perkembangan tingkat mutu pendidikan di Kalteng akan berjalan lambat, apalagi bagi pemerintah daerah yang pembangunannya hanya mengarah kebentuk fisik tidak memperhatikan bidang pendidikan di daerahnya," jelasnya.
Ia menegaskan, LPMP akan selalu berusaha secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya untuk melakukan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan di daerah Kalteng. "Meskipun anggaran yang dimiliki oleh LPMP terbatas, kami selalu berusaha menyiasati bagaimana menggunakan anggaran yang minim namun bisa memperoleh hasil yang maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kalteng terutama pada kawasan terpencil," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
