REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA - Sejumlah sekolah di Mimika, Papua, mempertanyakan keterlambatan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) daerah yang bersumber dari APBD 2010. Kepala SMK Petra Timika, Fredrik Yembise, di Timika, Selasa (8/2), mengatakan hingga minggu pertama Februari 2011, dana BOS daerah belum dicairkan oleh Pemkab Mimika. Padahal BOS daerah telah dianggarkan dalam APBD 2010 sebagaimana dua tahun sebelumnya.
"Sekolah-sekolah di Mimika sudah mewujudkan pendidikan gratis sebagaimana program Bupati Klemen Tinal.
Kalau operasional sekolah tidak dibantu oleh pemerintah, apakah kita harus minta kembali ke orang tua untuk menutup operasional sekolah selama 2010," tanya Yembise.
Ia mengaku tidak mengetahui alasan sesungguhnya mengapa Pemkab Mimika belum mencairkan dana BOS daerah 2010. Namun, menurut dia, jika tidak sesegera mungkin dicairkan maka akan sangat mengganggu operasional sekolah-sekolah setempat. "Masalahnya sekarang kita mau menghadapi ujian. Bahkan di sekolah kami sementara berlangsung ujian kompetensi dan ujian nasional berlangsung akhir Maret," jelas Yembise.
Ia menuturkan, pada 2008 sekolahnya mendapat alokasi dana BOS dari Pemkab Mimika sebesar Rp 570 juta dan tahun 2009 sebesar Rp 730 juta. Selain dana BOS daerah, SMK Petra Timika juga mendapat alokasi dana pembebasan SPP sebesar Rp 200 juta. Secara keseluruhan, Pemkab Mimika mengalokasikan dana BOS daerah ke semua satuan pendidikan dari tingkat TK-SLTA selama 2008 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 23,1 miliar.
Menurut Yembise, dana BOS daerah termasuk dana pembebasan SPP tersebut digunakan untuk membiayai seluruh operasional sekolah untuk mendukung kebijakan pendidikan gratis yang menjadi program Bupati Klemen Tinal. Konsekuensinya, SMK Petra membebaskan siswa dari berbagai jenis pungutan.
"Semua kita bebaskan, bahkan modul pembelajaran siswa disiapkan oleh sekolah secara gratis dan juga les tambahan tidak dikenakan biaya," jelas Yembise.
Ia mengatakan, saat ini siswa di SMK Petra berjumlah 747 siswa terbagi pada tiga jurusan yaitu administrasi perkantoran, akuntansi keuangan dan teknik komputer jaringan. Terhadap adanya bantuan BOS Daerah tahun 2008 dan 2009, menurut Yembise, sekolahnya sudah membuat laporan pertanggungjawaban ke Pemkab Mimika.
Bahkan Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jayapura sudah melakukan audit penggunaan BOS Daerah di SMK Petra. Keluhan serupa disampaikan sejumlah kepala sekolah kepada Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, M Nurman Karupukaro.
Nurman mengatakan sejumlah kepala sekolah SD di Mimika mengeluhkan belum cairnya dana BOS Daerah tahun 2010. "Siapapun yang mengelola dana BOS Daerah ini kami minta untuk segera dicairkan karena dana itu merupakan hak sekolah-sekolah yang tidak boleh ditahan-tahan," desak Nurman.
Ia berharap Pemkab Mimika segera merealisasikan hal itu agar tidak terjadi keresahan di sekolah-sekolah maupun orang tua murid yang anak-anaknya akan menghadapi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dalam waktu dekat.
"Kami khawatir jika Pemkab Mimika tidak segera mencairkan dana BOS Daerah tahun 2010 maka otomatis sekolah membebani siswa dan orang tua murid berbagai jenis pungutan. Kalau seperti itu, jelas bertentangan dengan semangat dan program Pemkab Mimika untuk menyelenggarakan pendidikan gratis bagi semua sekolah," jelasnya.
Nurman mengemukakan, alokasi dana BOS Daerah tahun 2010 sama dengan tahun 2008 dan 2009 yang masing-masing dianggarkan sebesar Rp 23,1 miliar. "Diperkirakan sama dengan dua tahun sebelumnya, bahkan mungkin ada peningkatan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
