Kamis, 24 Jumadil Akhir 1435 / 24 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Dana BOS 2011 Bikin Guru & Pegawai Honorer Terjepit

Kamis, 10 Februari 2011, 12:20 WIB
Komentar : 0

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG - Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memberikan batas maksimal 20 persen untuk tenaga honorer dipertanyakan oleh pihak sekolah. Pasalnya selama ini pihak sekolah telah menganggarkan belanja pegawai honorer lebih dari 20 persen, rata-rata sekolah negeri menganggarkan belanja tenaga honorer baik tenaga pengajar atau pegawai sekolah diatas 30 persen.

Rahmat Komaluddin, Kepala Sekolah SMP 15 kota Tangerang mengatakan kepada Republika Kamis (10/2). Menurutnya, dalam Peraturan Mendiknas nomor 37 tahun 2010 yang telah menjadi panduan penyaluran BOS tahun 2011 bahwa belanja alokasi pegawai dalam hal ini alokasi tenaga honorer hanya dialokasikan maksimal 20 persen. Sedangkan selama ini sekolah selalu mengalokasikan lebih dari 20 persen bahkan rata-rata sekolah ada yang sampai 30 persen.

"Kalau sudah begini apakah tidak ada toleransi, khususnya untuk sekolah negeri. Kalau tidak ada, apakah tenaga TU, tenaga pengajar yang masih honorer dan para pesuruh sekolah mau kita gaji kurang dari 500.000 per bulan. Karena setiap sekolah pasti ada tenaga honorernya, lalu bagaimana nasib mereka?," tanya Rahmat.

Rahmat menambahkan, sebenarnya kita berharap adanya SK dari Walikota tentang kepastian hukum bagi guru tidak tetap dan pengajar tidak tetap, tujuannya agar mereka bisa mendapatkan kepastian memperoleh honor dari pemkot dan dapat mengikuti sertifikasi guru. Saya khawatir nanti akan banyak kepala sekolah yang akan terkena masalah hukum gara-gara maksimal 20 persen untuk gaji honorer ini.

Keluhan itu juga muncul dari Syaiful Muhidin, Kepala Sekolah SMP 12 kota Tangerang. Ia mengatakan, sebenarnya BOS inikan untuk meringankan masyarakat miskin yang susah bersekolah, tapi faktanya malah belum tepat sasaran. Kalau dilihat anak gelandangan yang di perempatan itu apa menikmati dana BOS, justru sekolah akhinya semakin direpotkan bahkan pihak sekolah sekarang bisa berujung di pengadilan gara-gara dana BOS.

"Kemudian untuk pendidikan yang gratis yang telah lama di gulirkan pemerintah khususnya untuk sekolah negeri. Kita sebenarnya sangat menyambut baik dengan niat baik itu, cuma jadinya sekolah yang sekarang jadi terbelenggu. Banyak sekolah yang belum memahami konsep pendidikan gratis tersebut, saya rasa konsep ini harus segera dijelaskan secara detail ke sekolah-sekolah negeri di daerah," imbuhnya.

Sementara itu Rabu (9/2) kemarin Pemerintah kota Tangerang mensosialisasikan alokasi dana BOS kota Tangerang yang mencapai Rp 106 milyar kepada 679 sekolah SD dan SMP di kota Tangerang. Kepala Dinas Pendidikan kota Tangerang, Zaenudin saat sambutannya di acara sosialisasi dana BOS 2011 mengatakan, bahwa untuk tahun ini Kota Tangerang mendapat alokasi sementara dana BOS sebesar Rp. 106.504.125.000 dengan perincian SD Rp. 70.502.800.000 dan SMP Rp. 36.001.325.000.

"Dana Bos ini akan disalurkan kepada sekolah yang berhak menerima dana BOS 2011, dari hasil pendataan Dinas Pendidikan, sekolah yang berhak berjumlah 676 sekolah yang terdiri dari 453 SD, 172 SMP dan 4 SMP terbuka," ujar Zainuddin.

Dari 676 sekolah tersebut ternyata ada sebagian sekolah yang menolak menerima dana BOS, diantaranya 9 SD dan 5 SMP yang menolak dana BOS. Adapun sekolah yang menolak dana BOS diantaranya, SDS Mutiara Bangsa, SDS Penabur, SDS Harapan Bangsa, SDS Princes, SDS Santa Patricia, SDS Alam Kudus, SDS Eklecia, SDS Shanta Angellina , SDS Kumnamu, SMP Harapan Bangsa, SMP Santra Patricia, SMPK enabur, SMP Mutiara Bangsa dan SMP Dian Harapan.

Reporter : C03
Redaktur : Djibril Muhammad
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)((QS ar-Rum: 41))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  dian Minggu, 6 Mei 2012, 01:46
Pmrintah ingin Ngeri ini maju..tapi mereka telah menyudutkan honorer,,, rezeki ri tangan Allah SWT,, tapi qt hru s mencari rezeki itu.. mdh2an dengan kesabaran melihat tingkah laku pejabat saat ini ,, kita di beri rezeki dari-Nya yg lebih baik......
  omes Minggu, 25 September 2011, 16:00
Dana BOS, memberikan peluang korupsi baru bagi kepala sekolah yang "nakal" serta instansi yang bersangkutan. untuk itu sebaiknya dikelola oleh lembaga yang independen.
  arief wibowo Minggu, 26 Juni 2011, 06:52
dana BOS makin membuat kita pusing...!!! terutama pada tenaga honorer di sekolah, yang harusnya diperhatikan adalah nasib para tenaga honorer dan PTT di sekolah, kapan akan ada pengangkatan....????
  sarta Jumat, 4 Maret 2011, 11:19
di kab.kediri ada byk honorer PTT (pesuruh, TU ) di SMPN sejak 1985 bahkan ada pula yg sebelum tahun 1985 sudah sukwan, belum sebijipun diangkat atau perhatikan nasibnya, mrk masih punya komitmen. tetapi kebijakan BOS kini tak berpihak padanya, apakah mrk kurang sengsara?
  matinsarkowi Selasa, 1 Maret 2011, 10:20
Sekolah2 negeri penerima BOS, selalu mengeluh. Padahal, kebanyakan mereka masih tetap memungut biaya dari siswa yng besarannya cukup lumayan.

  VIDEO TERBARU
Tokoh Perubahan 2013, Inspirasi Indonesia
JAKARTA -- Republika menganugerahkan gelar Tokoh Perubahan 2013 kepada beberapa tokoh yang memberi inspirasi pada Indonesia. Untuk tahun ini tokoh yang mendapat gelar...