REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Terkait belum meratanya pendidikan di Indonesia, Wakil Menteri Pendidikan, Fasli Jalal menyatakan pemerintah mempunyai data daerah mana saja yang pendidikannya perlu diintervensi. Setelah pemerintah melakukan pendataan, ternyata diketahui banyak yang tidak melanjutkan sekolah itu karena alasan ekonomi.

"Delapan puluh persen menyatakan karena kesulitan ekonomi baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan mereka harus bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah," tutur Wamendiknas di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (21/12).

Masalah kedua, di daerah pedalaman banyak sekolah yang jarak sekolah dengan rumah jauh. Itu lantaran Indonesia merupakan negara kepulauan, bergunung-gunung dan populasinya tersebar di sehingga pemerintah mengakui belum bisa menjamin pendidikan layaknya seperti di perkotaan di mana tiga kilometer pasti sudah ada fasilitas pendidikan.

"Masalah ketiga ialah anak usia seklah ini sudah diwajibkan kawin muda sehingga keterbatasan waktu untuk bersekolah makin tinggi," terang Fasli.

Fasli mengatakan pemerintah pusat terus bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kota untuk memastikan berapa yang jumlah anak yang perlu diakomodir untuk wajib belajar. "Dari sensus penduduk pun kita sudah pelajari berapa jumlah penduduk dan distribusinya sampai kabupaten kota," katanya.

Dari sensus penduduk itu, imbuh Fasli, pemerintah mengaitkan berapa anak usia sekolah yang sudah terakomodir untuk bersekolah atau belum. Dari keduanya itu, pemerintah mendapatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD dan SMP. "Dari sana kita ketahui mana kabupaten kota yang masih tertinggal," ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika