REPUBLIKA.CO.ID, MALANG - Sekitar 70 persen penerimaan mahasiswa baru (maba) Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, pada tahun akademik 2011/2012 diambilkan dari jalur nasional. Rektor UB Prof Dr Yogi Sugito, Kamis (27/1) mengatakan, ketentuan pemerintah yang mewajibkan penerimaan mahasiswa 60 persen dari jalur nasional dan 40 persen dari jalur mandiri sudah siap dilaksanakan, bahkan penerimaan "maba" di UB dipatok sebesar 70 persen dari jalur nasional.
"Kalau pemerintah mewajibkan 60 persen penerimaan maba dari jalur nasional, tahun ini kami justru sudah mematok 70 persen dari jalur nasional," ujarnya.
Untuk memberikan kesempatan studi yang lebih luas di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kepada masyarakat, mulai tahun 2011 proses penerimaan mahasiswa baru di PTN akan diberlakukan regulasi baru, yakni minimal 60 persen harus dilakukan lewat seleksi nasional. Peraturan baru tentang penerimaan mahasiswa baru tersebut tertuang dalam Pasal 53 B Peraturan Pemerintah (PP) No 66 Tahun 2010.
PP tersebut merupakan pengganti UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) pada pertengahan Juli 2010 dan berlaku mulai 28 September 2010. Lebih lanjut mantan Dekan Fakultas Pertanian (FP) UB itu menjelaskan, porsi 70 persen itu akan diisi oleh mahasiswa dari seleksi jalur undangan dan jalur ujian tertulis dan atau keterampilan.
Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 tentang SNMPTN. Ujian tertulis adalah tes seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), sementara ujian jalur undangan adalah ujian penerimaan siswa berprestasi (PSB) yang dijaring dengan persyaratan nilai rapor siswa.
Sementara itu, PTN lainnya di Malang, yakni di Universitas Negeri Malang (UM), juga mempermasalahkan peraturan kuota 60 persen tersebut. Tahun akademik 2010/2011, UM sudah memberlakukan penerimaan maba melalui jalur nasional (SNMPTN) sebesar 40 persen, sedangkan 60 persennya melalui jalur mandiri yang jumlahnya mencapai 10 jalur.
Menurut Pembantu Rektor (PR) I UM Dr Kusmintardjo M.Pd., jalur maba tersebut mulai dari Seleksi Mahasiswa Program Sarjana (SMPS) yang dibuka bergelombang, hingga Seleksi Mahasiswa Program Diploma. "Kami tidak mempermasalahkan ketentuan baru tersebut, meski ada kemungkinan pendapatan akan menurun. Kami masih memiliki beberapa jalur yang mungkin tidak dimiliki oleh PTN lain, yakni jalur kerja sama dengan pemerintah daerah," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
