REPUBLIKA.CO.ID, Samarinda, 17/1 (ANTARA) - Guru Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), mengaku belum menerima pembayaran insentif pada 2010. "Sudah sembilan bulan kami belum menerima insentif sehingga kami mendesak Pemerintah Kota Samarinda segera membayarkannya," ungkap Koordinator aksi unjuk rasa Forum Solidaritas PTTH Samarinda Fitri Anti di Samarinda, Senin (17/1).
Pernyataan itu disampaikan disela-sela aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Samarinda. Menurut dia, dari hampir 6.000 guru PTTH, 3.500 di antaranya tergabung dalam Forum Solidaritas PTTH Samarinda. Dari 3.500 anggota Forum Solidaritas PTTH Samarinda, hanya sekitar 400 guru yang ikut berunjuk rasa menuntut keadilan. Sebagian besar teman-teman guru tetap mengajar sebab kami tidak ingin mengorbankan anak didik dalam masalah ini.
"Jadi, yang hadir berunjuk rasa hari ini (Senin) merupakan perwakilan teman-teman untuk menuntu hak kami," kata Fitri Anti.
Insentif bagi guru PTTH di Samarinda, lanjut Fitri Anti yang mengaku mengajar di SMK Negeri 8 Samarinda itu dengan honor sebesar Rp 1,050 juta per bulan. "Setahu kami, anggaran untuk pembayaran insentif pada 2010 itu sudah dicairkan tetapi kami heran mengapa sampai sekarang belum kami terima," kata Fitri Anti.
Selain pembayaran insentif, aksi unjuk rasa yang dilakukan guru PTTH di Samarinda itu juga menuntut objektifitas sistem penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). "Kami menilai, sistem penerimaan CPNS untuk guru tidak objektif dan cenderung memberatkan PTTH," katanya.
Salah satu syarat yang cukup memberatkan kami (PTTH) dalam mengikuti seleksi CPNS yakni harus adanya 'toefl' (Test of English as a Foreign Language/uji kemampuan berbahasa Inggris dengan logat Amerika) sementara umumnya guruh PTTH sudah mengabdi lebih lima tahun sehingga belum memiliki persyaratan itu.
Apalagi, memberitahuan kelengkapan persyaratan 'Toefl' itu baru disampaikan beberapa haris sebelum pelaksanaan selekse CPNS sehingga teman-teman tidak sempat mengurus, katanya. "Persyaratan lainnya yang memberatkan yakni standar IPK (Indeks Prestasi Komulatif) yang ditetapkan diatas rata-rata sehingga sistem penerimaan CPNS bagi guru itu kami nilai tidak proporsional," ujar Koordinator aksi unjuk rasa Forum Solidaritas PTTH Samarinda itu.
Walaupun tidak akan mengorbankan anak didiknya, namun aksi unjuk rasa Forum Solidaritas PTTH Samarinda itu akan terus digelar jika kedua tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. "Kami hanya meminta hak dan akan terus berjuang hingga tuntutan tersebut dipenuhi. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi kami akan turun dengan massa yang lebih besar lagi," katanya.
Namun, perjuangan tersebut tidak akan dilakukan dengan mengorbankan anak didik sehingga walaupun terus berunjuk rasa, akan tetap membagi waktu agar tetap bisa mengajar, demikian Fitri Anti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
