REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT, KALTENG--Ratusan siswa lulusan sekolah dasar (SD) Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tidak dapat melanjutkan sekolah karena sekolah menengah pertama (SMP) terdekat terlalu jauh dan sulit ditempuh. "Mereka tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi karena belum adanya SMP di desa tersebut, sementara SMP terdekat letaknya jauh dan sulit ditempuh, kata Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hanjalipan , Zakaria, di Sampit, Rabu (12/1).
Ia mengatakan, untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi para siswa harus ke kecamatan tetangga yakni Parenggean dengan jarak tempuh sangat jauh. Menurut Zakaria, kalau tidak segera ditangani, progam pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun bisa terhambat.
Sebenarnya sebagian besar siswa lulusan SD ingin sekali melanjutkan pendidikan ke SMP. Namun karena fasilitas pendidikan yang terbatas membuat lulusan SD enggan melanjutkan sekolah dan hanya sebagian kecil siswa saja yang melanjutkan ke SMP. "Secara pasti siswa yang tidak melanjutkan sekolah kami masih belum tahu, tapi jumlahnya mencapai ratusan," katanya.
Keberadaan SMP di desa itu sangat diperlukan, semua itu demi kemajuan pendidikan terutama untuk daerah pelosok seperti Hanjalipan. Sementara Camat Kota Besi Syahrial mengaku, kondisi geografis desa itu masih menjadi langganan banjir sehingga pembangunan infrastrukturnya terhambat.
"Kalau kondisi desa masih sering terendam banjir akan menghambat pembangunan infrastruktur. Rehab Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu) saja tidak bisa dilakukan apalagi membangun SMP, mungkin nanti setelah direlokasi ke daerah bebas banjir maka infrastruktur desa akan lebih dilengkapi," terangnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotawaringin Timur Agus Suryo Wahyudi mengaku belum menerima permintaan langsung dari masyarakat terkait pengadaan SMP di Desa hanjalipan. Dirinya mengaku akan membicarakan hal itu secara internal bersama Kadisdikpora serta bidang terkait pembangunan fisik.
"Kami akan merundingkan secara internal dulu, sebab terkait fisik bukan kewenangan kami. Selebihnya pengadaan SMP di daerah tertentu perlu pertimbangan lain, sehingga perlu rundingkan dengan kepala dinas dulu kemudian kepala bidang lainnya," ungkapnya.
Dirinya juga berjanji hal ini akan menjadi perhatian khusus agar ke depannya dapat dilakukan pengadaan SMP di daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
