REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Zainuddin Maliki, mengecam rencana keputusan pemerintah yang akan menarik guru pegawai negeri sipil (PNS) dari sekolah swasta. Menurutnya, kebijakan tersebut termasuk sangat drastis dan bisa membuat perubahan signifikan dalam dunia pendidikan.

"Jika hal itu benar dilakukan maka termasuk kebijakan revolusioner. Melihat keadaan sekolah swasta di Indonesia, kebijakan penarikan guru bantu di sekolah swasta itu bisa menimbulkan dampak buruk," kata Zainuddin kepada Republika di Surabaya, Kamis (6/1).

Zainuddin menyatakan bahwa kebijakan menaruh guru PNS di sekolah swasta merupakan bentuk subsidi pemerintah dalam dunia pendidikan sebagai upaya untuk mempercepat pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah swasta.

Melihat banyak sekolah swasta yang relatif tertinggal dibanding negeri, Zainuddin berpendapat pemerintah masih memiliki kewajiban untuk mendorong agar tidak terjadi ketimpangan antara swasta dengan negeri. "Bantuan berupa penempatan guru bantu PNS itu masih penting dilakukan," ujar Zainuddin.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut berharap pemerintah lebih berkonsentrasi meningkatkan mutu pendidikan agar bisa mengejar ketertinggalan dari negara maju. "Secara dasar swasta memang mandiri dan harus berkembang sendiri tanpa perlu bantuan pemerintah. Tapi, fenomena itu hanya berlaku di negara maju," tukas Zainuddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika