REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Pemindahan guru DPK terjadi karena mungkin ada efisiensi dari pihak Pemerintah Daerah. Menurut kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Corpatarin, Laelatul Qodriah, efisiensi harus dilakukan karena Pemda tak lagi bisa menarik guru baru. "Akan tetapi bisa saja terjadi karena permintaan dari sang guru DPK sendiri," ungkapnya ketika ditemui Republika, Kamis (6/1).
Menurutnya tiap guru itu butuh pengembangan diri, dan uang kesejahteraan guru khususnya di Jakarta yang cukup besar membuat guru PNS lebih memilih mengajar di sekolah negeri. "Awalnya di tempat kami ada beberapa guru PNS DPK, akan tetapi saat ini tinggal satu, yaitu guru Agama Kristen, karena yang lain memutuskan untuk pindah," ucapnya.
Ketika ditanya soal dampak penarikan guru DPK, menurutnya pasti ada. "Karena penyesuaian dengan anak didik kan tidak mudah dan merekrut guru baru juga bukan hal yang mudah," ungkapnya.
Sejauh sebagai guru dan kepala sekolah swasta, ia menilai sebenarnya guru dan sekolah swasta menanggung hal lebih berat dibanding negeri. Hal ini karena biasanya swasta, bukan sekolah swasta besar, menjaring siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. "kan kalau negeri selain anaknya pintar, juga secara financial lebih baik jadi mereka bisa bimbel, kalau di sini kita harus mengajar ekstra keras," ucapnya.
Jadi menurutnya Pemerintah harus lebih menyokong pendidikan swasta. Meski menurutnya dengan kebijakan BOS dan sertifikasi, hal itu sudah amat menunjang guru swasta. "Idealnya bukan hanya operasional akan tetapi juga ke bidang pemeliharaan gedung dan lain-lain," ungkapnya.
Kemudian kembali ke pemindahan guru PNS, sebenarnya guru bantu pun bisa ditempatkan sebagai guru DPK. Akan tetapi setidaknya harus diangkat sebagai guru PNS. "Saat ini di Jakarta sendiri banyak guru bantu yang belum diangkat menjadi PNS," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
