REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) akan memfokuskan lima program pada 2011. Di samping itu, Kemdiknas juga bertekad menciptakan good governance. Lima fokus program Kemdiknas 2011 itu adalah peningkatan akses dan mutu PAUD, penuntasan pendidikan sembilan tahun, peningkatan mutu pendidikan vokasi dan politeknik, percepatan kualifikasi akademik guru ke s1/D4, sertifikasi, dan rintisan pendidikan profesi guru, dan percepatan peningkatan jumlah dosen S3.
“Pemerintahan yang baik prinsipnya efisiensi. Ini untuk mengelola lima program Kemdiknas 2011,” ujar Menteri Pendidikan Mohammad Nuh, di Gedung Kemdiknas, Kamis (30/12).
Demi menciptakan good governance, sambung Mendiknas, kementerian akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menumbuhkan pengetahuna, kesadaram dan membuat kebijakan yang berbasis pada prinsip good governnance,” cetus Mendiknas.
Kerja sama Kemdiknas dengan KPK selain untuk menumbuhkan kesadaran antikorupsi, menurut Mendiknas juga ditujukan untuk proses edukasi dan pengawasan. Dengan demikian, KPK dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan di Kemdiknas sesuai dengan koridor.
Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar, mengatakan catatan dalam refleksi dunia pendidikan kita adalah masih tingginya angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Di tingkat SD, dari 31,05 juta siswa, sekira 1,7 persennya putus sekolah atau sekitar 527 ribu siswa dan 18,4 persen tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya atau sekitar 5,7 juta siswa. Pada satuan sekolah menengah pertama (SMP), dari jumlah 12,69 juta siswa, 1,9 persen putus sekolah atau sekitar 241 ribu, dan 30,1 persen di antaranya tidak dapat melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sekitar 3,8 juta.
“Jika dikaitkan dengan program Wajar 9 tahun, maka jumlah siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMP mencapai 10,268 juta siswa,” ujarnya.
Angka yang cukup tinggi ini, sambung dia, bisa mengancam keberlangsungan program penuntasan Wajar 9 tahun. Tingginya angka siswa yang tidak menuntaskan program Wajar 9 tahun ini disebabkan terutama karena ketidakmampuan ekonomi keluarga.
Isu lain yang juga masih menjadi sorotan publik di tahun 2010 ini adalah sertifikasi guru yang tidak memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kinerja dan kompetensi guru bersertifikat. Kebijakan sertifikasi hanya bersifat prosedural-formal dengan mengumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya (porto-folio) dan kemudian dinilai layak mendapatkan tunjangan profesi guru.
“Akibatnya, secara kualitas, tidak ada perubahan secara signifikan kapasitas dan kompetensi guru,” tegas dia.
Selama 2010, kata dia, Kebijakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) masih menyisakan sejumlah persoalan. RSBI hanyalah kedok sejumlah satuan pendidikan untuk mengeruk keuntungan setinggi-tingginya dengan menerapkan tarif setinggi-tingginya.
“Kalangan siswa dari keluarga yang mampu saja yang bisa menikmati akses pendidikan bermutu,” tutup dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
