REPUBLIKA.CO.ID, KENDAL--Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini dikelola langsung oleh masing sekolah rawan akan penyelewengan. Terkait hal itu, pada 2011 mendatang pengelolaan dana BOS akan dikelola oleh Pemerintah daerah (Pemda) setempat. Demikian disampaikan Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, Kamis (23/12).
Ia mengatakan, pemindahan pengelolaan itu dilakukan karena banyaknya keluhan adanya penarikan biaya tambahan untuk kebutuhan sekolah dari wali murid. Sebelumnya, lanjut dia, pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Kendal dan diduga banyak penyelewengan dana yang terjadi.
"Kami hanya bertugas mengelola, bukan mengambil alih dana BOS," katanya seusai Seminar Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas) Menuju Kabupaten Kendal Yang Kondusif di Aula Mapolres Kendal.
Menurut dia, penyelewengan yang terjadi dilakukan oleh oknum tenaga pendidik yang mengelola dana tersebut. Dia menjelaskan dirinya pernah menerima pesan singkat dari seorang oknum pengajar yang ingin membayar hutang namun harus menunggu dana tersebut dicairkan.
Dia juga mengakui selama ini, pihaknya banyak menerima laporan dugaan penyimpangan penggunaan BOS di beberapa sekolah, seperti penarikan biaya sebesar Rp500.000 untuk pembelian buku pelajaran yang seharusnya masuk dalam anggaran BOS. Pihaknya mengharapkan dengan adanya perubahan pengelola, maka penyelewengan dana BOS dapat diminimalisasikan dan penyampaiaannya bisa maksimal. "Diharapkan dengan ditanganinya BOS oleh pemkab, penggunaan dana BOS dapat lebih akuntabel dan transparan," katanya.
Dia mengatakan perencanaan itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan pihaknya hanya melakukan peraturan tersebut. "Kebijakan tersebut merupakan hasil dari rapat para bupati di jakarta beberapa waktu lalu," jelasnya.
Dia menambahkan Kendal akan menerima penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar delapan miliar rupiah dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 26 miliar yang sebagian besarnya dipergunakan untuk pendidikan. Menurut dia, pihaknya belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan untuk membiayai semua siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hingga kini, katanya, masih ada 29.000 siswa yang harus dibantu agar tidak putus sekolah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
