REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK--Universitas Indonesia (UI) akan mengukuhkanMohamad Ikhsan, MA,Phd sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi. "Mohamad Ikhsan akan dikukuhkan pada Sabtu (27/11), di Aula Fakultas Kedokteran, Kampus UI Salemba, Jakarta," kata Kepala Kantor Komunikasi UI, Vishnu Juwono, di Depok, Jumat.
Upacara pengukuhan guru besar akan dipimpin Rektor UI, Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri dan akan dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof Dr Boediono. Menurut Vishnu, Mohamad Ikhsan, yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden RI, akan menyampaikan pidato ilmiahnya yang bertema "Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan."
Ikhsan mengatakan bahwa pada pasca krisis (1999-2004) terjadi penurunan kemiskinan lebih karena berhasilnya program pengendalian harga (stabilisasi harga) pada barang barang yang sensitif terhadap rakyat miskin seperti beras. Ia menjelaskan bahwa persoalan inflasi berasosiasi dengan masalah konektivitas domestik yang belum memadai dan bekerja seperti yang diinginkan.
Menurut dia, masalah konektivitas ini tidak hanya menyangkut masalah infrastruktur fisik tetapi juga masalah infrastruktur lunak yang menghambat bukan hanya pergerakan barang dan jasa tetapi juga mengurangi kesempatan keluarga miskin untuk menikmati gelombang pertumbuhan ekonomi.
Dikatakanny,a perbaikan konektivitas bukan hanya membuat perekonomian lebih fleksibel dan memiliki peredam kejut (shock absorber) sehingga harga bisa lebih terkendali, tetapi dapat menurunkan biaya transaksi untuk meningkatkan daya saing. "Oleh karenanya, konektivitas merupakan kebijakan yang ramah pertumbuhan dan inflasi rendah, sehingga sangat ramah keluarga miskin," katanya.
Perbaikan konektivitas sepenuhnya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan apalagi fakta adanya heterogenitas yang tinggi dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasikan merupakan jawaban bagi kebijakan penanggulangan kemiskinan masa kini dan mendatang.
Untuk itu, lanjut dia perbaikan konektivitas domestik merupakan kebijakan yang bukan hanya dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempunyai potensi untuk menurunkan tingkat harga dan volatilitasnya (inflasi) yang pada gilirannya akan membantu percepatan upaya penanggulangan kemiskinan. "Yang harus diingat adalah elemen konektivitas domestik bukan hanya terbatas pada infrastruktur fisik tetapi juga mencakup infrastruktur lunak," katanya.
Keduanya, katanya, harus dikembangkan secara simultan mengingat adanya komplementaritas kebijakan dimana tingkat pengembalian ekonomi (economic return) kebijakan yang dilakukan secara bersama-sama dan simultan akan lebih tinggi dibandingkan jika dilaksanakan secara parsial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
