Rabu, 16 Jumadil Akhir 1435 / 16 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Manfaat LKS di Sekolah akan Dikaji dan Dievaluasi

Kamis, 12 Agustus 2010, 20:01 WIB
Komentar : 0
Para siswa sedang mengikuti ujian/ilustrasi
Para siswa sedang mengikuti ujian/ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan, akan mengkaji lembar kerja siswa (LKS). Hal itu terkait maraknya pungutan sekolah di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengatasnamakan LKS. Mendiknas mengaku kerap menerima laporan terkait persoalan tersebut.

''Kami akan mengkaji dan mengevaluasi seberapa jauh kegunaan dan manfaat LKS di sekolah. Sebenarnya kan sudah cukup jika para siswa diberikan buku paket sebagai bahan pembelajaran di kelas,'' ujar Mendiknas, Rabu (11/8).

Dana BOS yang diberikan ke SD/SLB di kota sebesar Rp 400.000/siswa/tahun dan SD di kabupaten sebesar Rp  397.000/siswa/tahun serta SMP/SMPLB/SMPT di kota sebesar Rp 575.000 dan untuk wilayah kabupaten per mencapai Rp 570.000, kata Mendiknas, sudah bisa dikatakan cukup.

Penentuan besaran dana BOS untuk setiap siswa sudah dianalisis semuanya. Jika masih ada pungutan lain berupa biaya LKS, Mendiknas menjamin akan melakukan evaluasi. Jika LKS tidak begitu bermanfaat bagi proses belajar mengajar, maka sekolah tidak perlu pakai LKS. ''Namun sebaliknya, jika LKS sangat dibutuhkan, maka kami berencana biaya LKS akan kami masukkan ke dalam BOS,'' jelasnya.

Rencana ini, lanjut Mendiknas, juga bertujuan agar pihak sekolah tidak lagi membebani para siswa dan orang tua untuk mengeluarkan biaya. ''Esensinya 2011 kami ingin membereskan masalah di jenjang pendidikan dasar wajib, yakni SD-SMP.  Kami tak ingin para siswa dan orang tua sampai saat ini dibebani biaya lagi. Kami berharap untuk jenjang ini semuanya gratis,'' imbuhnya.

Lebih jauh Mendiknas menambahkan, hasil kajian atau evaluasi LKS ini rencananya akan mulai diterapkan di dalam program BOS tahun 2011 mendatang. ''Jika hasil evaluasinya sudah ada, mungkin penerapannya akan dilaksanakan di dalam program BOS tahun depan,'' tegasnya.

Redaktur : Endro Yuwanto
Sumber : viruscerdas.com
Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya makanan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah((HR. Bukhari))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  popeye Rabu, 14 September 2011, 09:22
apa yang gak diperdagangkan di sekolah maupun guru : dari pendaftaran, seragam, buku, lks, permen, makanan kecil, les privat............wajar negara ini korup lha wong pendidiknya juga korup
  arief Minggu, 6 Maret 2011, 10:19
maaf,aku non guru tp wiraswata.
Klo guru tdk menjebatani pengadaan LKS, kira2 mau nggak orangtua membelikan di toko2 buku ? yg sering stok tidak lengkap. jualan LKS laba sedikit gak siknifikan dengan ribetnya ,lebih baik kita2 ortu fokus pd kerjaan kt2 masing2.byar trsdia bya cukup tu anak kt
segelplastik.wordpress.com
  Ahmad Agus Minggu, 15 Agustus 2010, 21:14
Mari kita lihat persoalan secara jernih. LKS dan Buku Paket apa ada bedanya, di lapangan buku paket terutama BSE banyak yang nggak nyambung dengan kebutuhan siswa. Sementara LKS bisa mengatasi kebutuhan. Jika pakai LKS yang kaya tidak hanya guru percetakan, penerbit, penyusun, distributor jd jgn ngiri ama guru aja..
  Rahmat Jumat, 13 Agustus 2010, 20:16
Harus dibereskan , jangan dibiasakan guru2 dan sekolah bisnis buku..yg perlu sekolah adalah peningkatan mutu peserta didik..lulusan yg berkualitas hrs tanggung jawab sekolah..itulah tanggung jawab seorang guru..!!!
  Muhammad Abduh Jumat, 13 Agustus 2010, 14:35
Pemanfaatan dana BOS perlu bersifat fleksibel...Kepada dirjen pajak, mengapa PNS gol II tidak dikenai pajak sedangkan honor wajib? Dan juga pemerintah kab tidak lagi memungut atas nama dana BOS. Sehingga sekolah tidak kreatif memanfaatkan dana BOS sesuai dengan kebutuhan masing-masing.