REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mendesak agar kerusakan server penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kelebihan beban dan mati total sejak 1 Juli lalu harus diusut tuntas. Hal itu diperlukan agar masyarakat mengetahui secara jelas kenapa kondisi itu berlangsung saat PPDB SMA.

''Harus ada audit informasi dan teknologi (IT) pada pengadaan barang dan jasa server itu,'' cetus Febri, di Jakrta, Selasa (6/7).

ICW akan mengecek penyebab matinya server tersebut terlebih dahulu dengan payung hukum UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasalnya, ICW mencermati selama ini anggaran untuk IT penerimaan siswa baru di DKI sangat besar.

Tahun ini saja, ungkap Febri, biaya IT untuk PPDB sekitar Rp 1,5 miliar. Febri menilai,seharusnya,penggunaan dana itu harus diaudit tim independen karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta sulit dipercaya melakukan audit itu. ''Rusaknya server kemungkinan besar karena barang yang digunakan tidak bagus,'' tudingnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika