REPUBLIKA.CO.ID,MALANG--anggota DPRD dari  Fraksi PKS,  Isa Ansori dan Bambang Triyoso menyesalkan adanya pungutan hingga Rp 2,7 juta untuk masuk SMKN di Malang. Apalagi kebijakan serupa berlaku untuk anak dari keluarga miskin.

Menurut Isa Anshori, pendidikan bagi anak Gakin sudah ada komitmen khusus. Komitmen itu, kata dia, berupa pengratisan biaya pendidikan. ''Ini sesuai dengan komitmen dari Kepala Dinas Pendidikan HM Shofwan,'' tegasnya.

Untuk itu, dia berjanji akan mempertanyakan masalah komitmen tersebut. Dia khawatir komitmen itu justru masih belum sampai ke tiap sekolah. Makanya, tandas dia, perlu dipertegas lagi apakah komitmen Kepala Dinas HM Shofan itu sudah sampai ke sekolah atau belum.

Hal senada juga diungkapkan Ketua KOmisi D, DPRD Kota Malang, MSyaiful Rusdi. Dia menjelaskan bahwa dengan adanya kasus ini, Dinas Pendidikan harus segera melakukan pengecekan ke tiap sekolah.

Alasannya, HM Shofwan sebelumnya sudah berjanji tidak akan memperbolehkan sekolah menarik biaya pada anak Gakin. ''Tidak peduli tarikan itu dikemas dengan apa, yang jelas itu tidak dibenarkan,'' tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Shofwan ketika dikonfirmasi berjanji akan melakukan klarifikasi terhadap SMKN 2 dan SMKN 6 itu. Menurut dia, memang sekolah tidak ada larangan untuk tak menarik biaya. Namun, bagi anak dari Gakin seharusnya ada keringanan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ada.

Dia contohkan, seperti pihak sekolah menurunkan tim survei ke rumah orang tua siswa. Jika memang berdasarkan hasil survei itu benar-benar tak mampu, maka siswa yanag bersangkutan diberi keringanan. ''Bahkan, jika perlu digratiskan,'' terang HM SHofwan.

Karena itu, dia akan mengedarkan surat pemberitahuan kepada sekolah-sekolah agar memberikan keringanan bagi siswa dari Gakin. Sehingga, siswa-siswa dari Gakin itu bisa sekolah seperti anak-anak dari non Gakin dengan layak dan baik. n a haji

Ikuti Whatsapp Channel Republika