REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menolak dihapuskannya Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PMPTK). Dalam unjuk rasa kali ini, Kemendiknas, yang diwakili Wakil Menteri Pendidikan (Wamendiknas) Fasli Jalal, bersedia menerima utusan PGRI untuk melakukan dialog.
Para guru tersebut menilai dalam resktrukturisasi Kemendiknas berdasarkan Perpres No 24/2010, dimaknai sebagai upaya sistematis untuk meminggirkan guru dan tenaga kependidikan kembali pada situasi sebelum lahirnya UU No 14/2005 tentang guru dan dosen. Pada kondisi sekarang ini, PGRI, menilai persoalan guru dan tenaga kependidikan masih sangat rumit dan kompleks.
''Di sisi lain peran guru dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan mutu guru sangat penting dan utama. Upaya Mendiknas menghapus Ditjen PMPTK akan berdampak sangat serius terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan, yang sedang mengalami dan memiliki banyak persoalan, terutama yang menyangkut Ujian Nasional,'' ujar pemimpin unjuk rasa PGRI, M Usma, Rabu (12/5).
Menurut Usman, dengan penghapusan Ditjen PMPTK, peningkatan kualifikasi pendidikan guru dan sertifikasi pendidikan akan banyak terkendala. Apalagi, persoalan persebaran guru tetap menjadi persoalan yang rumit. Begitu juga dengan persoalan guru honorer dan kesejahteraannya.
Jika PMPTK tetap dihapus, kata Usman, maka PGRI mengusulkan agar guru dan tenaga kependidikan dikelola secara langsung oleh sebuah badan tersendiri. ''Yang disebut dengan badan guru atau apa pun namanya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI,'' tegasnya.
Menanggapi hal itu, saat berdialog dengan PGRI, Wamendiknas, Fasli Jalal, mengatakan, tidak ada sedikitpun niat penghapusan Ditjen PMPTK untuk mengurangi perhatian terhadap permasalahan guru.
Wamendiknas menjamin, tidak ada sedikit pun penurunan kualitas guru, malah pihaknya melihat peluang, memperbesar dan memperdalam. ''Karena di hati Menteri guru itu harus utama. Harus di dalam konteks mendukung guru dan kepsek. Bukan dihancurkan dan dihilangkan,'' cetusnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
