Selasa, 1 Rabiul Awwal 1436 / 23 Desember 2014
find us on : 
  Login |  Register

Mendiknas: Ujian Nasional Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 April 2010, 03:45 WIB
Komentar : 0
mendiknas M Nuh
mendiknas M Nuh

PURWOKERTO--Meski angka kelulusan siswa tahun 2010 ini cukup tinggi, Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh menyatakan, penentu kelulusan siswa melalui ujian nasional akan tetap dipertahankan. Hal itu diungkapkan Mendiknas, saat berdialog dengan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) di gedung Rektorat Unsoed, Rabu (28/4).

Mendiknas mengakui, angka kelulusan siswa tahun 2010 ini mengalami penurunanan dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, dari sekitar 16 ribu sekolah setingkat SLTA di Tanah Air, jumlah sekolah yang angka kelulusannnya nol persen mencapai 267 sekolah.

Namun dia juga menyebutkan, sekolah yang memiliki tingkat kelulusan mencapai 100 persen juga lebih tinggi daripada sekolah yang tingkat kelulusannya 0 persen. Yakni, mencapai sekitar 6.000 sekolah di Tanah Air.

Untuk itu, dia menilai, desakan penghapusan UN sebagai penentu kelulusan siswa sebagai hal yang tidak realistis. ''Ibaratnya, penyelenggaraan UN itu sebagai cek laboratorium untuk tes kesehatan. Kalau hasil tes darah seseorang ternyata memiliki kandungan kolesterol tinggi, apakah laboratoriumnya yang harus dibubarkan. Tentu orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi yang harus diobati,'' tegasnya.

Soal kenapa ujian sekolah ini harus dinasional, Mendiknas mengajak berbagai pihak untuk menengok kembali perjalanan sejarah sistem pendidikan di Indonesia. Dia mengingatkan, pada masa awal pemerintahan Indonesia berdiri hingga awal Orde Baru, pemerintah pernah menyelenggarakan sistem ujian yang disebut ujian negara.

Pada masa itu, tingkat kelulusan siswa cukup rendah. Kemudian pada akhir tahun 60-an, pemerintah menghapuskan sistem ujian negara dan mengganti dengan sistem ujian akhir sekolah (UAS). Hasilnya, saat itu hampir 100 persen siswa lulus semua.

Kemudian baru pada tahun 2002, pemerintah menerapkan kembali sistem ujian nasional. ''Saat itu, kita menerapkan standar nilai kelulusan 3,1. Dan itu adalah standar nilai kelulusan yang sangat rendah. Tak ada negara-negara yang menerapkan standar nilai serendah ini. Tapi dari penyelenggaraan UN serendah itu, cukup banyak siswa yang tidak lulus,'' katanya.

Namun demikian, pemerintah secara bertahap terus meningkatkan standar nilai kelulusan UN agar kualitas pendidikan di Tanah Air semakin baik.

Menurutnya, dari perjalanan sejarah sistem pendidikan di Tanah Air, maka bisa dilihat bahwa setelah dialihkan sistem ujian akhir sekolah menjadi UN, ternyata dari tingkat kelulusan yang tadinya mencapai 100 persen, ternyata setelah diterapkan UN menjadi cukup banyak siswa yang tidak lulus.

Dari kenyataan itu, bisa disimpulkan bahwa sistem UAS yang tadinya diterapkan dalam sistem pendidikan di Tanah Air, ternyata tidak memiliki standar kelulusan yang sama antar satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka pemerintah berpendapat bahwa penerapan UN sebagai sarana penentu kelulusan siswa sangat diperlukan untuk memyamakan standar pendidikan semua sekolah di Tanah Air. ''Bagaimana pun kita tidak ingin, antar satu sekolah dengan sekolah lainnya, ada disparitas kualitas pendidikan yang terlalu besar,' tegasnya.

TAGS # #
Reporter : wid
Redaktur : Krisman Purwoko
Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim(QS Ali Imran 3)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Ini Alasan Menteri Agama Terkait Lahirnya RUU PUB
JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan lima hal yang menjadi bagian dari lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB). Pertama,...