JAKARTA--Sampai hari kelima atau terakhir pelaksanaan Ujian Nasional (UN), isu kejanggalan UN menjadi pengaduan yang terbanyak yang diterima Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Isu kejanggalan juga paling banyak diberitakan.
Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Media, Sukemi, mengatakan telah menerima pengaduan UN melalui SMS sebanyak 808 laporan, telepon ada 35 laporan, dan faks 1 laporan. ''Dari jumlah itu, diklasifikasikan yang dilaporkan menyangkut kejanggalan UN sebanyak 45 persen, dugaan kebocoran 23 persen, informasi (UN lancar, lokasi dipindah) ada 20 persen, manipulasi (jawaban yang belum pasti, tapi bukan bocoran) ada 6 persen, dan gangguan 6 persen,'' ujarnya di Kantor Kemendiknas, Jumat (26/3).
Sukemi mengatakan, monitoring media tentang UN, sebanyak media cetak melaporkan 77 pemberitaan, baik yang menyangkut UN berjalan baik, maupun yang tidak dan sidak UN. ''Paling besar di berita di TV sebanyak 1071 pemberitaan karena setiap running teks dihitung. Kami tidak main-main terhadap laporan yang diterima. Melalui posko atau fakta di lapangan atau yang diberitakan media. Tindakan yang dilakukan, untuk sekolah yang tidak jujur, akan dilakukan UN pengganti,'' jelasnya.
Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Djaali, mengatakan kategori penyimpangan pertama adalah isu kebocoran. Kemudian, yang kedua, yang paling banyak ditemukan baik melalui media maupun pemantauan langsung BSNP di semua provinsi adalah beredarnya kunci jawaban palsu. Ketiga, adalah kesalahan distribusi percetakan.
Kategori keempat, lanjut Djaali, adalah adanya usaha-usaha penyimpangan dalam pelaksanaan ujian. Termasuk dalam hal penyimpangan yang terjadi, yakni isu kebocoran, beredarnya kunci jawaban palsu, kesalahan distribusi oleh percetakan, pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan,'' jelasnya.
Djaali mengatakan, tingkat kebocoran UN dan tertukarnya soal pada pelaksanaan UN SMA memang lebih rawan dibandingkan UN SMP dan SD. Namun demikian, dia mengatakan, pelaksanaan UN SMP telah siap dilaksanakan, "Sekarang soal UN SMP sudah didistribusikan di rayon," cetusnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas, Masyur Ramli, mengatakan pelaksanaan UN SMA ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnhya dari segi pengawasan. "Lebih banyak rumor yang bisa dibuktikan dari kebaikan ini yakni, banyak juga kunci jawaban palsu yang mampu dengan tercepat terdeteksi pengawas. Tahun 2009 sebanyak 8 sekolah, di tahun 2010 ini hanya 2 sekolah. Ini merupakan prestasi khusus bagi Kemendiknas," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
