REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan pendidikan agama masuk Ujian Nasional (UN) dan perlunya Perda tentang Pemberantasan Buta Huruf Baca-Tulis Alquran.
"Itu sebagian usulan kami pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September," kata Wakil Sekretaris PWNU Jatim H Achmad Sudjono di Surabaya, Jumat (14/9).
Ditemui menjelang keberangkatan ke Cirebon, dia menjelaskan, usulan PWNU Jatim untuk Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Cirebon itu merupakan hasil Muskerwil PWNU Jatim di Jember pada 31 Maret-1April 2012.
"Usulan PWNU Jatim itu ada empat bidang, yakni bahtsul masail diniyah (pembahasan masalah agama), organisasi, program dan rekomendasi. Untuk bahtsul masail diniyah, kami menyoroti hukum politik uang dalam pilkada, hukum dana talangan haji, kriteria Islam sempalan dan sesat, dan sebagainya," bebernya.
Untuk komisi organisasi, PWNU Jatim mengusulkan Rais Aam Syuriah PBNU atau Rais Syuriah PWNU/PCNU dan Ketua Umum PBNU atau Ketua Tanfidziyah PWNU/PCNU yang maju dalam calon eksekutif dan pengurus parpol, maka dia harus mundur.
"Kalau Wakil Rais atau Wakil Ketua Umum, kami usulkan bukan mundur, tapi non-aktif. Kalau akhirnya dia terpilih, maka dia bisa balik ke kepengurusan NU, tapi dia nggak terpilih, maka dia harus mundur, agar tidak berdampak kepada citra organisasi," katanya.
Tentang usulan program, dia mengatakan, PWNU Jatim mengusulkan penguatan Aswaja NU Center di seluruh kepengurusan wilayah se-Indonesia dan menginstruksikan badan otonom NU untuk memusatkan kegiatan di masjid dan mushalla.
"Seperti kegiatan bimbingan belajar di masjid atau seperti IPNU dan IPPNU di Jatim yang menerbitkan buletin khusus untuk Jamaah Jumat (14/9) di sejumlah masjid guna pencerahan kepada masyarakat," katanya.
Untuk rekomendasi, PWNU Jatim mengusulkan perlunya pendidikan agama masuk Ujian Nasional (UN) dan perlunya Perda tentang Pemberantasan Buta Huruf Baca-Tulis Alquran.
"Kami juga mengusulkan kepada pemerintah untuk membatasi impor gula, daging sapi, kedelai, garam, dan berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat secara langsung, sebab impor justru akan membunuh perekonomian masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, PWNU Jatim juga meminta pemerintah mencari solusi untuk antrean haji yang mencapai belasan tahun, memberdayakan KPI untuk menangkal tayangan yang tidak Islami dan menyikapi rencana kenaikan BBM dan TDL yang berpotensi merugikan masyarakat kecil.
"Khusus kerusuhan di Sampang, Madura, kami tidak mengusulkan secara khusus, namun mungkin akan ada pembicaraan di antara peserta Munas dan Konbes NU tentang hal itu, tapi bukan diskusi resmi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
