REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menemukan adanya kejanggalan dan penyimpangan dalam penganggaran di 16 perguruan tinggi dan tiga direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berdasarkan laporan BPK tahun 2008, 2009 dan 2010.
Menanggapi hal itu, Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, menyatakan, penyimpangan dan kejanggalan penganggaran dana yang ada di perguruan tinggi adalah bentuk kelemahan sistem keuangan negara.
Menurut Darmaningtyas, praktik penyimpangan itu tidak lantas dikategorikan sebagai tindak korupsi. Bisa jadi, ungkap dia, penyimpangan tersebut berbentuk pengalihan dana. Artinya, tutur Darmaningtyas, dana yang seharusnya dianggarkan untuk pembelian sesuatu dialihkan untuk hal lain namun dengan nilai dana yang sama.
"Hal itu dilakukan mungkin karena kebutuhan kampus yang mendesak saat itu yang mengakibatkan pengalihan penggunaan dana," ujar Darmaningtyas kepada Republika, Ahad (2/9).
Namun demikian, tutur Darmaningtyas, pengalihan penggunaan dana itu tidak lantas dibenarkan begitu saja. Dia menilai, ada kelemahan sistem keuangan negara dalam hal ini.
"Seharusnya, penyusunan anggaran itu telah melalui pertimbangan yang mendalam sehingga peruntukannya pun tepat sasaran," ucap Darmaningtyas.
Akan tetapi, ungkap Darmaningtyas, penganggaran yang biasa dilakukan awal tahun itu malah tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karenanya, sistem keuangan tersebut harus segera dibenahi.
Namun begitu, Darmaningtyas mengatakan, bilamana kejanggalan dan penyimpangan berujung pada tindak korupsi, maka perguruan tinggi telah menerapkan inefisiensi pendidikan. Inefisiensi itu, menurut dia, adalah dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan ternyata diserap oleh sebagian orang untuk kepentingan sendiri.
"Ini jelas tidak efisien," ucap Darmaningtyas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
