REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Kasus temuan novel porno di sejumlah perpustakaan SD di Kota Bandung, kembali menuai kecaman dari Forum Guru Independen Indonesia. Pasalnya, pertanggungjawaban soal penyebaran buku tersebut. pemerintah, baik pusat maupun provinsi, dinilai hanya saling tuding.
"Jelas kami sangat kecewa," kata Sekjen FGII Iwan Hermawan di Kantor Majelis Umat Indonesia (MUI) Jabar, Jalan RE Martadinata, Selasa (12/6).
Kekecewaan tak hanya ditujukan bagi pejabat daerah maupun provinsi. FGII, ungkap Iwan, juga kecewa pada Kemendikbud. Sebab dalam audiensi ke Kemendikbud untuk mempertanyakan anggaran pengadaan buku tersebut, Senin (11/6), Kemendikbud menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) diserahkan ke disdik kota dan kabupaten. Sehingga pengadaan buku itu jadi kewenangan disdik di daerah.
"Tapi Disdik Kota menyebut DAK itu ada di tingkat provinsi, Sementara Disdik Provinsi sebaliknya. Tidak ada yang gentle," tambahnya.
Hingga hari ini, ungkap Iwan, Pihaknya masih mempertanyakan kenapa buku-buku itu bisa lolos untuk disalurkan ke perpustakaan sekolah. Padahal secara isi, buku itu tidak layak dibaca para siswa dari SD hingga SMA. Bahkan Iwan mempertanyakan tugas Panitia Penilaian Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP) yang ada di tingkat pusat. Sebab lewat penilaian PPBNP, novel itu telah dinyatakan lolos.
"Penilaian yang asal," kecamnya.
Untuk itu, pihak FGII telah mengajukan aduannya ke Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat agar dapat direspon secara cepat. "Semoga MUI menjadi pintu cepat usainya kasus ini," ungkap Iwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
