REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG - Liberalisasi sistem perekonomian di perguruan tinggi Indonesia semakin kencang. Padahal negeri ini memiliki konsep ekonomi kerakyatan, seperti koperasi.
"Sebagian besar perguruan tinggi tidak melaksanakan perekonomian dengan konsep kerakyatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan lebih mengadopsi ekonomi gaya barat atau liberal, kata kata Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia (UI), Profesor Doktor Sri Edi Swasono pada Seminar Nasional 'Pembangunan Berwawasan Ekonomi Kerakyatan' di Palembang, Selasa (17/4).
"Akibatnya, kini perguruan tinggi banyak yang tidak lagi menyediakan mata pelajaran bersifat ekonomi kerakyatan, padahal seharusnya menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa ekonomi," tambahnya.
Dia menambahkan, dalam perekonomian sistem liberal mahasiswa didorong untuk melaksanakan pola-pola ekonomi barat yang lebih berpihak kepada kekuatan modal, padahal Indonesia memiliki keberagaman penduduk dengan budaya dan ciri ekonomi luar biasa bagus.
"Kalau saja pola pikir perguruan tinggi mulai mengganti sistem ekonomi barat ke konsep ekonomi kerakyatan, saya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin berkembang maju," katanya.
Ia mengatakan, koperasi menjadi salah satu bentuk perekonomian rakyat yang diwariskan Bung Karno dan Bung Hatta, kalau diterapkan akan memberikan kesempatan bagi seluruh penduduk untuk mencapai kesejahteraan.
Sedangkan perekonomian liberalis dampaknya hanya dirasakan pemilik modal atau mereka yang memiliki kekuasaan saja, kata dia.
Sri Edi menambahkan, pemerintah saat ini terkesan memang tidak mengakomodir kepentingan perekonomian yang berbasis kerakyatan, tetapi berpihak kepada pemilik modal.
Semakin kencangnya, liberalisasi ekonomi akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di negeri ini sehingga hanya satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekonomi kerakyatan.
Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra dalam kesempatan tersebut menyatakan pihaknya membangun wawasan ekonomi masyarakat dengan mendorong warga menjadi wirausaha.
Wirausaha akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan berpenghasilan lebih besar dari pegawai atau karyawan, sehingga sejak dini mulai memasukan pelajaran wirausaha dalam kurikulum sekolah dasar, kata Eddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
