REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan, ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari sisi kebijakan, UN akan diberlakukan sebagai "paspor" untuk masuk perguruan tinggi.
"Mulai tahun 2013, sebanyak 60 persen mahasiswa baru diseleksi melalui nilai rapor dan UN, saat ini baru mencapai 25 persen saja, " kata Mohammad Nuh dalam jumpa pers menjelang pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA/SMK dan MA pada 16-24 April mendatang, di Jakarta, Kamis.
Sedangkan mengenai substansi UN 2012, yakni Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku lembaga penyelenggara UN menyiapkan lima jenis soal berbeda dengan tingkat kesulitan yang sama.
"Jika dulu soal nomor satu di tipe A bisa jadi soal nomor 10 di tipe B, sekarang tidak lagi. Soalnya benar-benar berbeda dengan tingkat kesulitan yang sama, sehingga diharapkan bisa meminimalisasi terjadinya upaya kecurangan," ujarnya.
Terkait masalah teknis dalam pelaksanaan UN 2012, terletak pada jumlah percetakan untuk mencetak soal-soal UN. "Percetakan soal UN tidak lagi di tiap provinsi melainkan ada di empat titik dengan kualifikasi security printing. Empat titik lokasi pencetakan soal UN, yakni di Jakarta, Surabaya, semarang dan Riau.
"Dengan semakin rampingnya jumlah perusahaan dan lokasi pencetak soal UN, maka akan memudahkan bagi kami untuk mengawasi bila sampai terjadi kebocoran soal. Kami akan segera mengetahui, misalya kebocoran di propinsi A, maka bisa segera ditelurusi dari wilayah distribusi yang mana," katanya.
Pelaksanaan Ujian Nasional, ujar Mendikbud harus tetap harus dilaksanakan sebagai sebuah proses evaluasi siswa, sebab UN dilakukan bukan tanpa dasar, yakni bertujuan memotret kompetensi sang anak secara komprehensif. "UN adalah bagian dari evaluasi kompetensi siswa. Namun, UN hanya merupakan evaluasi kognitif, bukan afektif dan psikomotorik," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, nantinya bukan hanya peserta didik yang dievaluasi, namun guru dan kepala sekolah juga patut mendapat perlakuan yang sama sebagai bagian dari satuan pendidikan. "Hasil UN yang nanti dikirimkan ke sekolah masing-masing bisa di-break down untuk mengevaluasi kinerja dan kualitas guru atas materi yang diajarkannya," katanya.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) M Aman Wiranatakusumah mengatakan penyelenggaraan UN sudah sesuai skenario dengan perbaikan dan peningkatan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. "Mudah-mudahan berjalan baik apa yang telah menjadi niat dan ikrar bersama, yaitu UN kali ini harus dilakukan secara jujur dan kredibel," ujarnya.
Dalam pencetakan soal pihaknya hanya mencetak sesuai jumlah peserta UN 2012. Kalaupun ada soal yang lebih, hanya dicetak dalam jumlah tertentu untuk mengantisipasi soal yang rusak.
"Saat ini naskah tidak dicetak berlebih untuk mengantisipasi kecurangan. Selain penghematan anggaran, hal ini juga berhubungan dengan keamanan," kata Aman menambahkan.
Sementara untuk distribusi soal dibutuhkan perlakuan berbeda dalam pendistribusian ke daerah rawan bencana maupun konflik sosial, seperti Aceh dan Papua.
"Kasus penembakan di Papua membuat proses pendistribusian soal UN membutuhkan kapal terbang khusus. Semoga distribusi soal berjalan lancar dan tepat waktu," ujar mantan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.
Ujian nasional 2012 untuk tingkat menengah atas diikuti 2.580.446 siswa SMA/SMK/MA pada 16-19 April mendatang. Para siswa tersebut berasal dari 27.237 sekolah. Dengan rincian peserta terdiri atas 1.234.921 pelajar SMA, 1.041.924 siswa SMK, dan 303.601 siswa MA. Dari jumlah tersebut Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang peserta UN terbanyak untuk tingkat SMA.
Sementara untuk tingkat SMK, partisipasi tertinggi datang dari provinsi Jawa Barat. Papua Barat berada di urutan terbawah dalam partisipasi sekolah menengah untuk mengikuti UN baik SMA maupun SMK.
Dalam pelaksanaan UN SMA dibutuhkan 148.352 ruang kelas sebagai tempat ujian dengan melibatkan 296.704 pengawas UN baik dari kalangan guru maupun dosen dari perguruan tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
