REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Rohmani mengkritisi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai karya ilmiah untuk mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 sebagai syarat kelulusan yang akan berlaku mulai Agustus 2012.

"Kebijakan itu masih prematur," katanya di Jakarta, Kamis. Menurut Rohmani kebijakan tersebut tidak melihat realitas dunia perguruan tinggi di Tanah Air.

Ia mengemukakan bahwa tidak tepat apabila dalam memutuskan sebuah kebijakan selalu berpatokan pada negara lain. Oleh karena itu, kata dia harus ada kajian kesiapan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

"Apabila kebijakan yang baik tidak didukung sumber daya yang ada, maka kebijakan tersebut prematur. Dan hasilnya pun sia-sia," kata politisi FPKS itu.

"Memang, itu bagus. Namun, alangkah baiknya sebelum kebijakan itu diterapkan, infrastruktur untuk kebijakan tersebut dipersiapkan," imbuhnya.

Menurut dia, apabila sebuah kebijakan tidak didukung kesiapan masyarakat, maka yang terjadi adalah penyimpangan, dan hal ini yang seharusnya dipikirkan oleh Dikti. Ia khawatir akan banyak bermunculan jurnal yang tidak memenuhi standar, dan pada saat yang sama akan menjamur jasa penulisan jurnal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika