Jumat, 18 Jumadil Akhir 1435 / 18 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Terbit SK Mendikbud Tentang Larangan Pungutan di SD dan SMP

Jumat, 30 Desember 2011, 16:17 WIB
Komentar : 1

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA  --  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menepati janjinya menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang larangan pungutan di tingkat SD dan SMP. Besarnya pungutan terhadap para siswa pada tahun ajaran 2011/2012 menjadi dasar terbitnya Permen tersebut.

"Alhamdulillah saya sudah tanda tangani Permen nomor 60 tahun 2011 tentang larangan pungutan sebagai janji kami akhir tahun ini," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, saat acara Jumpa Pers Akhir Tahun di Gedung Kemendikbud, Jumat (30/12). Nuh mengatakan, Permen tersebut akan mulai berlaku 2 Januari 2012 nanti.

Menurut Nuh, sebenarnya jenis pungutan pada seragam sekolah dan buku/LKS dikembalikan pada keinginan masing-masing orang tua murid. Akan tetapi pungutan untuk pembangunan/gedung, administrasi pendaftaran, SPP, masa orientasi, ekstrakurikuler, laboratorium, masa orientasi, dan ujian memang tidak dibolehkan.

Larangan  berlaku untuk sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta yang menerima BOS, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sekolah yang dimaksud adalah yang setara dengan SD dan SMP, termasuk SLB, SMP-LB, dan SMP Terbuka.

Untuk sekolah-sekolah negeri dilarang melakukan pungutan baik biaya operasional maupun biaya investasi. Sedangkan untuk sekolah-sekolah swasta yang menerima BOS hanya dilarang memungut biaya operasional saja, sementara pungutan biaya investasi boleh. "Sekolah-sekolah swasta yang menerima BOS boleh melakukan pungutan biaya operasional namun harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan," kata Nuh.

Reporter : fernand rahadi
Redaktur : taufik rachman
Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami berobat?" Beliau menjawab, "Ya, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)".((HR. Ashabussunnah))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  abbas.saenong Jumat, 14 Desember 2012, 12:57
Apakah Permendiknas No 60 tahun 2011 masi berlaku atau ada pengganti permendiknas yang mengatus membolehkan sekolah menarik iuran dari sekolah untuk tingkat SD-SMP
  andrywidiasmoko Jumat, 27 Juli 2012, 15:16
Terimakasih Pak Menteri, memang pungutan untuk biaya SPP dan uang gedung sudah ditiadakan.. untuk kebutuhan tambahan buku pelajaran siswa memang harus dibiayai oleh masing-masing orang tua, karena jika hanya mengandalkan buku dari sekolah, tidak cukup.. kapan mau maju bangsa ini...
  Sekar Selasa, 26 Juni 2012, 19:14
pak menteri..., mohon perhatian di Gresik masih ada sekolah (SD&SMP;) yang "menahan Ijazah/Raport muridnya" karena belum bayar uang pembangunan/SPP. Korban kali ini adik2 penghuni Panti Penyantunan Yatim Piatu Miftakhul Jannah. Mohon perhatian bapak, terima kasih.
  adhe novie Rabu, 18 April 2012, 16:19
bgm dengan kota depok,disini sekolah yang bertaraf internasional aja sdh melebihi biaya orang kuliah si,,,,bgm pak
  anas Selasa, 3 April 2012, 23:58
emang repot....kagak ada pasar ikan yang beraroma wangi, semua dianggap amis.....