REPUBLIKA.CO.ID, MALANG - Banyak sekolah negeri dan swasta di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, menolak program pendidikan gratis yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan (Diknas) setempat karena nominal bantuannya dinilai sangat kecil.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Christea Frisdiantara, Kamis mengakui, dari sekitar 153 sekolah yang dibidik menerima program pendidikan gratis, sebanyak 48 sekolah yang secara tegas menolak program tersebut.
"Penolakan dari puluhan sekolah itu kami ketahui setelah mereka tidak memberikan surat pernyataan kesanggupan mengelola bantuan sekolah gratis yang diberikan oleh Diknas setempat.Sekolah yang menolak itu rata-rata SD dan MI swasta," tegasnya.
Politisi dari Partai Demokrat itu mengatakan, jika sekolah bersangkutan tidak mengumpulkan surat pernyataan, maka bantuan yang seharusnya diberikan pada sekolah akan dicabut dan dialihkan ke sekolah lainnya.
Alasan puluhan sekolah (SD dan MI swasta) itu menolak bantuan program pendidikan gratis dari Diknas, katanya, dikarenakan nilai bantuan yang diberikan nominalnya lebih kecil daripada dana yang diterima dari Peran Serta Masyarakat (PSM) untuk sekolah.
Apalagi, lanjutnya, jika sekolah setuju dan menerima program Diknas tersebut, maka sekolah yang bersangkutan secara otomatis dilarang untuk menarik uang apapun pada siswa.
"Itu syarat utama yang diberlakukan bagi sekolah yang menerima program pendidikan gratis. Fungsi dan tujuan program sekolah gratis memang pihak sekolah tidak boleh menarik biaya (iuran) apapun dari siswa," tegasnya.
Untuk merealisasikan pendidikan gratis tersebut Pemkot Malang telah menganggarkan dana dalam APBD 2012 sebesar Rp41 miliar untuk 153 sekolah mulai jenjang SD-SMA. Total siswa yang akan dibiayai APBD alias gratis tersebut mencapai 23.245 siswa.
Menurut rencana program pendidikan gratis yang memprioritaskan sekolah-sekolah di pinggiran dan minim peminat (siswa) itu mulai diberlakukan awal tahun 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
