REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh meminta agar persoalan posisi rektor di Universitas Indonesia (UI) dapat diselesaikan dengan baik. Jangan sampai perkara itu diselesaikan seperti di dunia politik.

"Intinya kita tidak ingin ada seperti model-model di dunia politik. Di tengah jalan harus diberhentikan, dan seterusnya. Kita jagalah suasana tradisi akademik itu," ujar Mendiknas, di Kompleks Istana Negara, Rabu (21/12).

Menurut Mendikbud antara Majelis Wali Amanat (MWA) dengan rektor harus saling mengakui. Bukan meniadakan satu sama lainnya. Jika ada persoalan, imbuh dia, hendaknya diselesaikan secara bersama-sama. Begitula terkait PP Nomor 66 tahun 2011 yang ditafsirkan secara berbeda-beda.

Sebagaimana diketahui Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri dalam suratnya yang dilayang ke MWA UI menganggap lembaga MWA tidak lagi memiliki kewenangan. Sebagai rektor Ia menyatakan tidak lagi bermitra dengan MWA UI. Dengan surat itu MWA UI lalu menilai Rektor resmi mengundurkan diri per 21 Desember 2011 ini.

"Saya kira silakan tafsir-tafsir, seperti itu tetapi kementerian pendidikan sebagai yang mempunyai kewenangan ingin mendamaikan dan mencari solusi agar semuanya bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Keanggotan MWA sendiri akan berakhir pada 12 Januari mendatang. Sedangkan rektor baru akan habis pada pertengahan Agustus 2012. Pemerintah berharap agar masa jabatan itu diakhiri dengan baik. "Kita tidak ingin ada su'ul khotimah, yang kita inginkan itu khusnul khotimah," ujarnya.

M Nuh mengaku Kementeriannya melalui Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) telah mencoba untuk memfasilitasi konflik yang berada di kampus kuning tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika