REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kompetensi guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum terselesaikan. Sejauh ini, baru 15 persen dari total sebanyak 450 ribu guru PAUD yang telah memenuhi kualifikasi.
"Peningkatan kompetensi guru PAUD masih menjadi program yang terus kita galakkan," tutur Dirjen PAUDNI Kemendikbud, Hamid Muhammad, usai konferensi pers di Gerai Informasi dan Media Kemendikbud, Jumat (9/12).
Selain menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk guru-guru PAUD, Kemendikbud juga telah menyiapkan sejumlah beasiswa untuk guru-guru tersebut. Dari sebanyak 50 ribu guru PAUD yang berstatus PNS, sebanyak 19 ribu telah disertifikasi. Sisanya, kata Hamid, akan segera disertifikasi. Sedangkan untuk guru swasta sudah mendapatkan tunjangan fungsional sebesar Rp 300 ribu per bulan.
Sedangkan insentif bagi guru-guru PAUD non formal (playgroup, TPA, dan sejenisnya) sudah dinaikkan dari Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu. "Sejauh ini kemampuan negara baru sebesar itu. Tapi nantinya insentif mereka akan sama dengan para guru PAUD formal (TK)," kata Hamid.
Menurut Direktur Pembinaan PAUD, Erman Syamsuddin, permasalahan PAUD tidak hanya berkisar guru. Namun juga mengenai kelembagaan, kurikulum, serta sarana-prasarana. Saat ini banyak lembaga-lembaga PAUD tumbuh menjamur di masyarakat sehingga menyulitkan Kemendikbud untuk melakukan kontrol.
Sementara itu terkait kurikulum, kata Erman, belum ada penyeragaman kurikulum antara di kota-kota besar dengan di kota-kota kecil. "Kurikulum di daerah itu belum terukur," katanya. Sedangkan sarana-prasarana juga menjadi pekerjaan rumah karena jumlahnya masih minim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
