REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK - Guru Besar Universitas Indonesia Prof Dr Emil Salim mengatakan, UI akan membentuk tim bersama untuk menyelamatkan UI dan menegakkan tata kelola (good governance) dalam
lingkungan kampus tersebut.
"Saya bersama Rektor UI Gumilar R Sumantri dan ketua ikatan lulusan Universitas Indonesia (ILUNI) Dipo Alam telah sepakat akan membentuk tim tersebut. Pertemuan telah dilakukan Minggu malam (4/9)," kata Emil saat orasi ilmiah di Fakultas Ekonomi UI Depok, Jawa Barat, Senin (5/9).
Permasalahan yang disinggungnya, bukan lah menyangkut masalah perorangan, namun rohnya UI yang perlu diangkat dan diemban selama puluhan tahun. UI diselengarakan berdasarkan azas kemandirian moral untuk membangun perguruan tinggi sebagai kekuatan modal dalam membangun masyarakat yang demokratis dan mampu bersaing secara global.
"UI bukan lah sekedar sekumpulan gedung-gedung di kampus Depok atau Salemba. UI bukan pula kumpulan guru besar, dosen atau orang pintar serta mahasiswa yang rajin kuliah. Tetapi UI adalah mercusuar kemandirian moral yang tegar dalam kegelapan masa apa pun," kata Emil menegaskan.
Menurut dia, UI diisi oleh keberanian moral membangun masyarakat yang demokratis dan mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran UI untuk tetap menegakkan almamater UI meneruskan sejarah gemilangnya masa lampau untu tetap menjadi kekuatan moral membangun masyarakat yang demokratis dengan tata kelola universitas berhati nurani.
"Statuta yang mau dibentuk adalah bebas dari politik. Menjunjung hak asasi dan moralitas," katanya.
Emil mengakui pascapemberian gelar Dr Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi beberapa waktu lalu oleh UI, dirinya mendapatkan banyak pesan singkat (SMS) yang mengungkapkan keprihatinan terhadap buruknya tata kelola pimpinan Universitas yang berujung pada saran menurunkan Rektor UI.
Tersimpul dalam ratusan SMS itu bahwa perlu ada tata kelola yang lebih baik dan bertumpu pada keinginan agar bisa ditegakkan, antara lain, pola manajemen yang transparan, akuntabilitas dalam pelaksanaan, partisipasi dari para penopang kepentingan dalam universitas, berkembang sistem 'check and balances' dalam pengelolaan universitas dan tumbuhnya suasana kreatifitas bebas dari rasa ketakutan untuk berbeda pendapat.
Menurut dia, tampak jelas sifat demokratis dengan pola check and balances itu selama sepuluh tahun (2002-2012) UI memiliki dua masa kerja Majelis Wali Amanat (MWA) dan Rektor. Ia menambahkan pemberian penghargaan itu salah satu contoh tak adanya transparansi dan keterbukaan.
"Bukan hanya Saudi, tetapi Brunei, Turki dan Jepang. Masalah transparansi yang akan saya bangkitkan," kata Emil menandaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
