UGM Buka Program Studi Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta akan membuka Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. "Kehadiran program studi baru itu diharapkan sejalan dengan kebijakan pemerintah dan menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang dapat memberi manfaat bagi pengelolaan sumber daya kelautan," kata Direktur Sekolah Pascasarjana UGM Hartono, di Yogyakarta, Rabu (11/8).
Menurut dia pada sarasehan 'Menuju Negara Maritim', kehadiran program studi itu merupakan jawaban dari kebijakan pengelolaan kelautan yang selama ini dianggap belum ideal diterapkan di masyarakat. "Program studi itu diharapkan mendorong pemerintah untuk serius mendukung kebijakan kemaritiman. Meskipun sudah dimotori Deklarasi Djuanda, kebijakan belum fokus untuk masyarakat maritim," katanya.
Ia mengatakan, salah satu masalah mendasar dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan adalah masih rendahnya sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Padahal, dua pertiga wilayah Indonesia terdiri atas laut, 17.000 pulau, dan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia.
"Bahkan, potensi kelautan hayati dan nonhayati yang sangat berlimpah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," katanya.
Menurut dia, meskipun pendirian program studi itu masih dalam pengusulan, Sekolah Pascasarjana UGM terus menghimpun pendapat dan pandangan dari para akademisi, pemerintah, dan para ahli untuk mendukung program studi tersebut. "Kami perlu dukungan akademisi, pengusaha, dan pemerintah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diharapkan bisa menjadi pelopor kebijakan kemaritiman," katanya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana pembukaan program studi baru di bidang kelautan yang diprakarasi Sekolah Pascasarjana UGM. Menurut dia, pembukaan program studi itu sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara maritim.
Namun demikian, kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini tidak membangun strategi kemaritiman, sebaliknya mengarah pada kebijakan kontinental. "Secara faktual negara ini merupakan negara maritim. Namun, kita belum punya petugas penjagaan kemanaan kelautan serta aturan perniagaan kapal dan pengelolaan laut," katanya.
