REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPR menilai pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan gagal. Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar mengatakan, otonomi daerah di bidang pendidikan banyak masalah. Pelaksanaannya terkooptasi oleh kewenangan kepala daerah sehingga banyak terjadi salah penempatan guru.
Dedi mengatakan, banyak kepala daerah tidak memiliki latar belakang pendidikan mumpuni. Bahkan ada yang masa lalunya sebagai preman menjadi kepala daerah. Namun, kata dia, karena mendapat suara terbanyak dalam pilkada, yang bersangkutan terpilih menjadi bupati/wali kota.
Karena diurus orang yang tak punya kompeten, sambung Dedi, pendidikan dipolitisasi demi citra pribadi kepala daerah bersangkutan. “Reputasi mereka tolok ukurnya bukan lagi pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana sebanyak-banyaknya meluluskan siswa. Model pendidikan ini saya nilai gagal,” ujar Dedi saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh, Kamis (21/7) dini hari.
Menurut Dedi, Mendiknas layak menjadikan momentum tersebut sebagai entry point untuk mengambil alih kewenangan pendidikan di daerah. Bahkan, pihaknya menyarankan Mendiknas mengambil dosa pejabat di masa lalu itu dengan menyampaikannya kepada Presiden. “Bicarakan di sidang kabinet, ini perlu ditinjau kembali. Terlalu gegabah mengotonomikan pendidikan,” terang politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
