Sabtu, 19 Jumadil Akhir 1435 / 19 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Soal Tunjangan Kemaslahatan, Guru Swasta Diminta Bersabar

Rabu, 20 Juli 2011, 08:56 WIB
Komentar : 2
Guru, ilustrasi
Guru, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anggota DPR Komisi X, Hetifah Sjaifudian, meminta guru-guru swasta agar bersabar terkait belum terpenuhinya tunjangan kemaslahatan oleh pemerintah. Dalam Undang Undang (UU) nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan tunjangan kemaslahatan pemerintah baru disediakan untuk guru-guru PNS.

"Tentu jika kemampuan APBN lebih besar dan terdapat efisiensi anggaran, bukan tidak mungkin dukungan kepada sekolah-sekolah swasta serta para guru-guru swasta terus ditingkatkan," ujar Hetifah kepada Republika, Rabu (20/7).

Sejauh ini, bantuan pemerintah untuk sekolah-sekolah swasta di antaranya adalah Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi sekolah, penyedian buku-buku serta berbagai macam peralatan sekolah. Sedangkan, bantuan pemerintah untuk guru-guru swasta di antaranya adalah tunjangan profesi, tunjangan fungsional, penyediaan beasiswa, serta pelatihan guru. Hetifah mengakui bahwa tanggung jawab guru-guru swasta tersebut diembankan kepada yayasan-yayasan swasta yang bersangkutan.

Sebelumnya, dewan pembina Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Suparman, menuntut pemerintah memberikan tunjangan kemaslahatan yang berupa asuransi kesehatan dan jaminan hari tua kepada guru-guru swasta. Para guru swasta, kata Suparman, seharusnya menjadi tanggung jawab negara karena para guru tersebut menjalankan fungsi negara, yakni menyelenggarakan pendidikan nasional.

Sejauh ini, tuntutan tersebut belum mendapatkan respons dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Sedangkan, permintaan untuk melakukan audiensi dengan Komisi X DPR juga belum mendapatkan respons.

PGSI juga mendesak pemerintah meningkatkan tunjangan fungsional guru-guru swasta. Suparman mengatakan, selama ini para guru swasta tersebut memiliki tunjangan fungsional. Namun, jumlahnya hanya Rp 250 ribu dan tidak selalu cair setiap bulan.
 
Saat ini jumlah guru swasta di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 700 ribu. Jumlahnya meningkat dari tahun lalu yang berjumlah 600 ribu. Mayoritas guru swasta memperoleh gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Reporter : Fernan Rahadi
Redaktur : Didi Purwadi
Barang siapa yang mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpin berarti ia telah mematuhiku dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah mendurhakaiku(HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  reny Senin, 19 September 2011, 17:27
aduuh kapan yaa tunjangan kemaslahayan swasta cair...!!!
  kang_jaya Minggu, 31 Juli 2011, 10:03
Pemerintah seharusnya menyadari keberadaan guru & sekolah swasta itu sangat membantu tugas pemerintah mengemban amanat rakyat yaitu mencerdaskan bangsa dan ini sudah sewajjarnya kalu di perhatikan nasib mereka
  aji Rabu, 27 Juli 2011, 17:10
semua yang bisa melihat itu rakyat
  buerniindirasari Kamis, 21 Juli 2011, 08:23
semua yg ada di indonesia pd macet yg g macet tunjangan dpr
  upin Rabu, 20 Juli 2011, 10:02
aduhhhh.... yang tunjangan kemaslahatan PNS saja macet...boro guru swasta...!!!