REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris jenderal Transparency International Indonesia, Teten Masduki menilai hingga kini kepala sekolah masih menjadi perpanjangan tangan birokrasi. Seringkali kepala sekolah lebih melayani keinginan Kepala Dinas sebagai atasannya agar proyek sekolahnya lancar. "Kepala sekolah lebih melayani atasannya daripada kesejahteraan guru," ungkap mantan guru ini.

Kemudian ia menilai seringkali pengangkatan kepala sekolah tak lepas dari unsur kedekatan daripada profesionalitas. "Kedekatan juga perlu agar dana BOS lancar," paparnya. Kondisi ini menurutnya harus diubah. Ia mencontohkan kebijakan Ade Manadin, Kepala Sekolah SD Tegal Gede 2, Garut, di sekolahnya. "Perubahan bisa dimulai di sekolah dengan dijalankannya demokrasi," ungkapnya. 

Melalui demokrasi di sekolah inilah, menurutnya mampu memangkas dominasi kepala sekolah dan memperkuat dewan guru dan Komite Sekolah. "Akan tetapi kadang guru jadi apatis karena penilaian guru oleh Dinas Pendidikan juga tak lepas dari kepala sekolah sebagai mata-mata Kepala Dinas," paparnya.

Maka untuk menciptakan Manajemen Berbasis Sekolah yang seutuhnya, peran pemerintah harus dikikis seminimal mungkin. Justru peran masyarakat jauh di perbesar. "Kita lihat di daerah-daerah dengan peran masyarakat, sekolah jadi jauh lebih baik," ungkapnya.

Kemudian pengangkatan Kepala Sekolah juga harus dipertimbangkan dengan asa profesionalitas dengan persyaratan ketat. "Manajemen Berbasis Sekolah menurut saya perlu dilanjutkan akan tetapi akan lebih baik jika kepala sekolah bukan kepanjangan birokrasi pendidikan, Sekolah harus dihentikan sebagai mesin ATM birokrasi," pungkas Teten.

Ikuti Whatsapp Channel Republika