REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional menyiapkan dua opsi kebijakan bagi sekolah yang seluruh siswanya tidak lulus Ujian Nasional (UN), yakni sekolah digabungkan dengan sekolah lain, sedangkan opsi kedua dilakukan penguatan terhadap sekolah. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kemdiknas, Jakarta, Jumat (20/5).
Mendiknas menyatakan jika peserta didiknya sangat sedikit maka dimungkinkan untuk digabungkan dengan sekolah lain yang berdekatan. Namun, kewenangannya ada di kabupaten/kota masing-masing. "Kedua, diberikan penguatan. Tidak boleh semena-mena karena 100 persen tidak lulus lalu ditutup," katanya.
Mendiknas menyebutkan, ada 147 siswa SMA/MA di lima sekolah di Indonesia yang kelulusannya nol persen. Sekolah-sekolah tersebut yaitu SMA Abadi Jakarta Utara (7 siswa), SMAN 3 Kabupaten Semeulue NAD (26 siswa), MA Nurul Ikhlas Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi (2 siswa), SMA LKMD Kian Darat Kabupaten Seram Timur Maluku (48 siswa), dan SMAN Urei Fasei Kabupaten Waropen, Papua (64 siswa).
Mendiknas menyatakan penguatan sekolah dilakukan dari sisi guru dan fasilitasnya. Untuk sekolah yang kekurangan guru maka ditambah jumlahnya. Selain itu, kualifikasinya dinaikkan dan dilakukan sertifikasi. Adapun dari sisi fasilitas ditambah laboratoriumnya. "Dengan Ujian Nasional kita tahu persis mana sekolah-sekolah yang relatif bagus dan mana yang harus diberikan perhatian secara khusus," ujarnya.
Mendiknas mengungkapkan, pada tahun lalu ada 100 kabupaten/kota yang mendapatkan perhatian berupa insentif khusus karena tingkat kelulusan UN-nya rendah. Berdasarkan hasil analisis dari 100 kabupaten/kota tersebut diketahui ada kenaikan rerata nilai dan persentase kelulusan. Adapun persentase kelulusan berdasarkan nilai UN murni untuk jenjang SMA naik dari 62,55 persen menjadi 76,99 persen, sedangkan untuk jenjang SMK naik dari 58,2 persen menjadi 73,78 persen. "Kami optimis dengan pendekatan seperti ini Insya Allah kualitasnya bisa dinaikkan," kata Mohammad Nuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
