REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Kalangan sekolah berlabel rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Kota Semarang, Jawa Tengah, berkomitmen untuk memfasilitasi siswa miskin dalam Penerimaan Peserta Didik (PPD) 2011. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Semarang, Bambang Nianto, di Semarang, Senin (9/5), mengatakan pihaknya pasti akan memfasilitasi calon peserta didik yang mendaftar, tidak melihat latar belakang ekonominya.
"Meskipun (siswa, red.) miskin, kami tetap fasilitasi. Asalkan, siswa tersebut memiliki kemampuan akademik yang baik dan berhasil lolos dalam tahapan seleksi PPD, tidak ada masalah," katanya.
Ia menjelaskan pada penyelenggaraan PPD Kota Semarang 2011, sekolah RSBI memang diwajibkan menampung siswa miskin minimal 20 persen dari kuota siswa baru yang dimilikinya. "Itu (kewajiban memfasilitasi siswa miskin, red.) sudah diatur dalam peraturan wali kota terkait PPD Kota Semarang 2011. Namun, tidak semata-mata miskin, melainkan tetap memiliki kemampuan akademik baik," katanya.
Meski tidak diatur dalam regulasi PPD Kota Semarang, kata Bambang, pihaknya sudah melakukan langkah itu dalam PPD tahun-tahun sebelumnya dan jumlah siswa miskin di SMA Negeri 1 Semarang tahun lalu sekitar 15 persen. Ditanya kuota siswa baru tahun ini, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Semarang itu menyebutkan 436 siswa yang terbagi dalam 13 kelas reguler dan satu kelas akselerasi.
Untuk SMA Negeri 2 Semarang, Bambang yang juga menjabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala SMA Negeri 2 Semarang itu menjelaskan kemungkinan jumlah siswa miskin yang mendaftar akan melebihi 20 persen. "Banyak tidaknya peserta didik dari keluarga miskin yang mendaftar dipengaruhi juga masyarakat sekitar sekolah. Untuk SMA Negeri 2 Semarang banyak masyarakat sekitar dari ekonomi menengah ke bawah," katanya.
Jumlah siswa miskin di SMA Negeri 2 Semarang yang diterima dalam PPD tahun lalu juga lebih 20 persen dari kuota keseluruhan 416 siswa yang dibagi 13 kelas reguler, kata dia, dan tahun ini kecenderungannya mungkin sama. "Data calon peserta didik miskin ini sudah ada dalam sistem PPD Kota Semarang, tidak mungkin dimanipulasi. Saat mendaftar dan memasukkan data pendaftar, akan langsung mendeteksi jika dari keluarga miskin," kata Bambang.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Semarang, Sutomo yang menyebutkan jumlah siswa miskin di sekolah itu tahun lalu sekitar delapan persen. "Kuota siswa baru 200 siswa yang dibagi dalam tujuh kelas reguler dan satu kelas akselerasi. Kami tidak mempermasalahkan banyak atau sedikitnya calon peserta didik miskin yang mendaftar," kata Sutomo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
