Minggu, 1 Safar 1436 / 23 November 2014
find us on : 
  Login |  Register

Mendiknas: 20 Daerah Belum Salurkan Dana BOS

Selasa, 26 April 2011, 19:51 WIB
Komentar : 0
Antara
Mendiknas M Nuh
Mendiknas M Nuh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh mengatakan, masih ada 20 daerah yang belum menyalurkan dana bantuan operasional sekolah tahap pertama 2011. "Sekarang masih 20 daerah," kata Mendiknas menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan dana BOS seusai rapat komite pendidikan di Jakarta, Selasa (26/4).

Menurut dia, saat ini pemerintah tengah mengkaji bentuk sanksi bagi daerah-daerah yang terlambat meyalurkan dana BOS. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai rapat komite pendidikan mengatakan, beberapa daerah yang hingga saat ini belum menyalurkan BOS triwulan I/2011 di antaranya Papua sekitar 10 daerah, Nusa Tenggara Timur tiga daerah dan Sulawesi Selatan satu daerah.

Ia menambahkan, sanksi untuk daerah berupa pemotongan anggaran alokasi dana ke daerah juga tengah dikaji oleh pihaknya dan Menteri Keuangan. Pemberian sanksi ini, menurut dia, untuk membuat daerah tidak lagi menunda penyaluran dana BOS yang telah digelontorkan pemerintah pusat sehingga mengganggu operasional sekolah.

"Jangan sampai sekolah pinjam ke koperasi, padahal uang ada kok tidak bisa mencairkan. Saya bilang, ini aneh biasanya orang minta uang. ini uang sudah ada kok susah mencairkan," katanya.

Sementara itu, dana BOS triwulan I telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan seharusnya telah disalurkan ke sekolah paling lambat 31 Januari 2011. Namun demikian, pemerintah pusat memberikan batas waktu hingga 15 Maret 2011. Meski telah diperlonggar, pelanggaran yang terjadi masih cukup besar. Berdasarakan data hingga akhir Januari 2011, hanya 21 kabupaten yang telah menyalurkan dana BOS atau hanya empat persen daerah.

Redaktur : Djibril Muhammad
Sumber : Antara
Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya.((HR. Ahmad))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Menanti Janji Jokowi Soal Perdamaian Palestina
 JAKARTA -- Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan umat muslim di Indonesia bisa ikut mendesak pemerintah agar lebih...