REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, pihaknya menemukan enam kejadian penting dalam UN yang butuh perbaikan. Catatan itu ia buat saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional di sejumlah sekolah di Kalimantan Selatan.
"Pertama, cetakan soal yang dibagikan kepada siswa kurang jelas (sulit terbaca)," ungkapnya melalui telepon, Rabu, di sela-sela peninjauan atas pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Provinsi Kalsel.
Politikus Partai Golkar itu berada di Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak Selasa (19/4) dalam rangka kunjungan kerja pada masa reses DPR. Selama kunjungan ia telah meninjau pelaksanaan UN di beberapa sekolah tersebut.
Catatan kedua, menurut dia, pertimbangan waktu pelaksanaan UN. "Menurut saya, waktu pelaksanaan UN untuk SMA, SMK dan MA sebaiknya dimulai awal bulan Mei, supaya menuntaskannya tidak terburu-buru," katanya.
Ketiga, anggota Komisi X DPR yang membidangi masalah pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan itu menyoal proses pencairan dana yang terlambat dari pemerintah pusat. "Ini termasuk salah satu faktor penting untuk diperbaiki, demi kelancaran UN," tambahnya.
Catatan keempat, kali ini Ferdiansyah mengungkapkan dalam nada positif. Ia menilai semua pihak merespon baik perjuangan Komisi X DPR RI tentang format UN sekarang. Terutama usulan menyangkut syarat kelulusan yang melibatkan unsur otonomi.
"Akan tetapi, yang menjadi catatan kelima saya ialah sosialisasi UN yang belum optimal. Paling tidak untuk hal ini (karena ada perubahan syarat kelulusan dibanding tahun sebelumnya), maka butuh empat bulan sebelum pelaksanaannya," ujarnya.
Ia melihat ada kesan terburu-buru dan tergesa-gesa. "Terakhir atau keenam, perlu pendalaman peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, agar manajemen operasional UN kian jelas," pungkas Ferdiansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
