REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI TIMUR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Pemerintah Kota setempat akhirnya menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 dalam sidang paripurna yang digelar Rabu (16/3) kemarin. Dalam APBD Kota Bekasi 2011, anggaran pendidikan mendapat porsi terbesar yakni 36 persen.
Nilai anggaran untuk pendidikan tersebut senilai sekitar Rp 400 miliar. Sementara nilai belanja APBD 2011 Kota Bekasi mencapai Rp 1,927 triliun. "Anggaran pendidikan naik sedikit, tapi realisasinya seperti buku dan kebutuhan siswa lain tidak boleh beli lagi," ujar Wakil Walikota Bekasi, Rachmat Effendi.
Pepen, sapaan akrabnya, menyebutkan nilai belanja tidak langsung pada APBD 2011 mencapai Rp 932 miliar atau 49 persen dari total belanja. Sementara anggaran belanja langsung mencapai Rp 995 miliar atau 51 persen dari total belanja.
Selain untuk pendidikan, anggaran untuk infrastruktur dan kesehatan menjadi prioritas berikutnya. Porsi anggaran untuk infrastruktur mencapai 18 persen dari total belanja. Pada 2011 ini, Pemkot Bekasi memprioritaskan lima pembangunan proyek fisik yakni pembangunan Gedung Olah Raga (GOR), Gedung kantor Pemkot, Jalan
Layang Bulakkapal, Ramp tol Bekasi Barat, dan jalan layang Summerrecon. Mata anggaran APBD 2011 untuk proyek fisik antara lain Detail Engineering Desain Ramp Tol Bekasi Barat sebesar Rp 3 miliar, pembangunan Jalan layang Bulakkapal sebesar Rp 20 miliar, Gor Bekasi Rp 10 miliar, dan Gedung Pemkot Bekasi Rp 12,5 miliar.
Sementara untuk kesehatan mendapat porsi 11 persen dari total anggaran belanja. Menurut Pepen, anggaran untuk kesehatan pada 2011 tidak akan banyak masalah meski pada tahun sebelumnya Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) masih menyisakan hutang Rp 16 miliar. "Anggaran pendidikan tidak banyak masalah, hanya data peserta Jamkesda memang perlu diverifikasi lagi," ujarnya.
Dengan anggaran pendapatan senilai Rp 1,891 triliun, APBD Kota Bekasi 2011 mengalami defisit Rp 35 miliar. Defisit anggaran ini akan ditutupi dengan sejumlah potensi pendapatan yakni dari penerimaan pembiayaan Rp 82,5 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp 47,2 miliar, dan pembiayaan netto Rp 35,2 miliar. Sementara nilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 464,1 miliar.
Selain itu, Pepen mengatakan defisit anggaran tersebut akan ditutupi dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2010. Nilai Silpa 2010, sebutnya, mencapai Rp 85 miliar. "Penutupan defisit itu akan kita bukukan pada APBD perubahan, jadi sebenarnya tidak akan defisit," ujarnya.
Draft APBD 2011 tersebut, lanjutnya, akan dikirim ke Pemerintah Provinsi untuk diverifikasi. Waktu verifikasi tersebut akan memakan waktu maksimal 15 hari. "Setelah dari provinsi akan dikembalikan lagi ke pemerintah Kota Bekasi. Saya berharap dapat digarap empat hari saja kemudian langsung kita kirim ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu)," terangnya.
Disinggung terkait pengesahan APBD 2011 melebihi waktu tenggat yang diberikan Kemenkeu, Pepen mengungkapkan pihaknya sudah meminta penangguhan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Sebelumnya, Kota Bekasi mendapat surat peringatan dari Kemenkeu jika APBD 2011 belum disahkan pada 15 Maret, DAU akan dipotong 25 persen atau senilai Rp 170 miliar.
"Saya sudah buat surat, mohon tidak ada penangguhan atau pemotongan. Karena ini untuk kepentingan daerah di dalam negara masak akan dipotong," ungkapnya.
Sementara itu, proyek fisik yang dimasukkan ke dalam APBD 2011 sebelumnya menjadi pertimbangan pihak DPRD Kota Bekasi lantaran dinilai belum menjadi prioritas. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Azhar Laena mengungkapkan seluruh mata anggaran dalam APBD 2011 termasuk di dalamnya proyek fisik sudah menjadi prioritas.
"Ya kalau sudah menjadi mata anggaran APBD 2011, proyek fisik jadi prioritas. Kami menimbang banyak infrastruktur yang telah rusak," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
