Selasa 04 Mar 2014 12:17 WIB

Shohibul Iman: Daerah Belum Paham Kebijakan Pusat

Ketua DPP PKS, Shohibul Iman
Foto: ROL/Agung Sasongko
Ketua DPP PKS, Shohibul Iman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat daerah dinilai belum mendapat informasi memadai soal kebijakan pusat. Inilah yang menjadi perhatian, Shohibul Iman, caleg dari dapil Tasikmalaya-Garut, Jawa Barat.

Wakil Ketua DPR ini mengungkap sejak 2008 silam, ia memahami informasi itu sangat kurang. Itu sebabnya, salah satu konsentrasinya saat ini adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

 

"Memberikan pendidikan politik itu hal yang menyenangkan," kata dia ketika berbincang bersama ROL Siang ini.

Sekarang ini, Shohibul, yang juga ketua DPP PKS, telah melakukan sosialisasi kebijakan pusat yang positif bagi masyarakat daerah, semisal saja, kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Kebijakan inikan senada dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut pemerintah harus memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.

"Nyatanya, masyarakat hanya tahu jamkesnas, tapi gambaran besar soal BPJS itukan belum tahu. Inilah yang saya beritahu," kata dia

Kebijakan lain yang disosialisasikan, kata dia, soal Undang-Undang Desa. Ini merupakan isu krusial sehingga diharapkan informasi yang diberikan akan mendorong ketertarikan masyarakat desar agar berada untuk desa mereka.

"Ke depan, sesuai dengan APBN 2014, tiap desa secara on top, akan digelontorkan dana sebesar 700-1.5 miliar pertahun tanpa perlu proposal," kata dia.

Melalui dana tersebut, kata dia, tidak ada lagi apatisme masyarakat daerah, apalagi terkait persepektif tidak adanya perubahan. "Saya percaya masyarakat tidak ada yang apatis. Memang, ada generasi muda yang mengatakan tidak ada perubahan. Tapi yang benar, belum ideal iya, namun jangan bilang tidak ada perubahan," ucapnya.

Itu sebabnya, Shohibul mengaku memberikan tiga nasihat kepada para pemilih. Pertama, jangan golput.  Kedua, pilihlah wakil yang track recordnya baik. Ketiga, begitu pemilu legislatif selesai, lihat daftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), hafalkan nama-namanya, lihat bagaimana perkembangan nama-nama itu sebelum akhirnya memutuskan memilih.

"Nasihat ini saya berikan agar mereka menjadi pemilih yang cerdas," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement