REPUBLIKA.CO.ID, YOYAKARTA -- Sejumlah akademisi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Ilmuwan Jogjakarta menamai era pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo dengan sebutan Orde Kemandirian.
Pernyataan itu disampaikan sejumlah akademisi yang terdiri atas dosen, dekan, serta rektor dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Janabadra, serta UIN Yogyakarta dalam Jumpa Pers di Universitas Janabadra, Yogyakarta, Rabu.
Akademisi dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prof Wuryadi mengatakan Orde Kemandirian terlihat dari gejala baru dalam Pemilu Presiden saat ini. Keikutsertaan masyarakat secara mandiri dan sukarela mengusung kemenangan Jokowi-JK. Hal itu berbeda dengan Pilpres sebelumnya.
"Seperti kita lihat maraknya berbagai rekening rakyat untuk dukungan Jokowi, dan terakhir bahkan terwujud dalam konser besar di Gelora Bung karno yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri," kata dia.
Menurut Wuryadi, untuk menuju kemandirian, Jokowi memiliki orisinalitas gagasan dalam membangun Indonesia. Di bidang perekonomian ia memiliki gagasan melalui pembangunan yang akan menitikberatkan pada peran rakyat.
Hal itu, misalnya, dapat diwujudkan melalui optimalisasi ekonomi kerakyatan seraya mengurangi aktivitas impor.
"Harus mengurangi impor yang tidak perlu. Sebab untuk menuju kemandirian, aktivitas perekonomian saat ini masih terlalu dominan berorientasi impor," katanya.
Orisinalitas gagasan Jokowi untuk mendukung kemandirian bangsa, juga terlihat dengan munculnya gagasan tol laut yang bertujuan untuk mengangkat kembali kekuatan maritim yang dimiliki Indonesia.
Sementara itu, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Maryatmo mengatakan Orde Kemandirian memiliki cita-cita untuk menciptakan kedaulatan pangan dan kemandirian rakyat sepenuhnya.
"Ketika tujuan Orde Kemandirian berhasil menciptakan kedaulatan, maka cita-cita Proklamasi akan tercapai," kata dia.
Maryatmo mengatakan kemandirian dalam prespektif ekonomi harus diimplementasikan dengan tidak menyerahkan perekonomian Indonesia semata-mata pada pasar.
"Kemandirian itu berwujud pada perekonomian yang tidak dikuasai pasar serta juga tidak didominasi pemerintah," kata dia.
Meski demikian, untuk mendukung orde kemandirian harus disertai partisipasi aktif masyarakat.
"Rakyat telah mengusung Jokowi sebagai presiden, maka ketika saat ini terpilih mereka juga harus bertanggungjawab mengawal dan membantu, berpartisipasi mendukung pembangunan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
