REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ruang diskusi, khususnya di bidang ekonomi, dengan cikal bakal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun demikian, diskusi baru akan dilaksanakan jika Jokowi (sapaan akrab Joko Widodo) bersama pasangannya, Jusuf Kalla, telah secara resmi ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/7).
"Tadi, guidance (petunjuk) dari Presiden adalah menunggu penetapan yang resmi. Artinya kalau tidak menggugat ke MK, berarti resmi. Kalau (Prabowo-Hatta) gugat, berarti setelah 21 Agustus. Kalau mereka meminta pertemuan, tentu saya harus minta izin Pak SBY untuk lakukan konsultasi. Kalau sudah resmi, memungkinkan bertemu. Pak SBY kan ingin ada kesinambungan pemerintahan," ujar CT, sapaan akrab Chairul Tanjung.
Menurut CT, terdapat segudang pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). CT menjelaskan, APBN 2015 merupakan APBN transisi yang disiapkan oleh pemerintahan saat ini. Namun, eksekusinya dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK. "Itu tentu akan baik kalau seandainya nanti dalam masa transisi ini ada understanding (pengertian) kan," kata CT.
Selain APBN, CT memberi contoh permasalahan lain berupa kelistrikan. Aspek listrik krusial demi menopang keinginan Indonesia menjadi negara maju, negara berbasis industri. "Listrik itu kan gak bisa hari ini dibangun, hari ini selesai. Ini kan harus berbicara tentang pembangunan yang jangka panjang dan berkesinambungan. Jadi, reform yang dilakukan sekarang harus dimengerti pemerintahan mendatang. Karena kalau nggak, apa yang tidak dilakukan sekarang, tiga tahun lagi akan jadi masalah," ujar CT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
